Farhan Hamid Minta Hatta Tidak Dilibatkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menyusul kontroversi keterpilihan dirinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah, Ahmad Farhan Al Hamid meminta semua pihak untuk tidak mengait-ngaitkannya dengan sosok politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa. Apalagi kembali mengaitkannya dengan kedekatan Hatta dengan Presiden SBY dan Partai Demokrat.

Farhan mempersilakan jika rekan-rekannya di DPD mau mempersoalkan keterpilihannya melalui jalur hukum atau politik, tetapi sangat berlebihan, menurutnya, jika dikait-kaitkan dengan Hatta. "Saya sadari ada pandangan yang berbeda. Saya sebagai warga negara yang baik tentu akan saya hargai. Mereka cerdas-cerdas dan memperjuangkan kepentingan daerah. Kalau ada langkah-langkah yang mau diambil, hukum maupun politik, silakan. Tapi jangan melibatkan pihak di luar kelembagaan seakan-akan ada intervensi," tuturnya panjang lebar di ruang kerja barunya di Gedung MPR/DPR RI, Senin (5/10).

Farhan khawatir jika dugaan-dugaan yang belum tentu benar dimunculkan nantinya akan menyulitkan komunikasi antarkelembagaan. Oleh karena itu, Farhan mempersilakan semua pihak yang protes untuk menempuh jalur yang tepat.

Terkait kemunculan namanya yang tiba-tiba dalam bursa pencalonan Wakil Ketua MPR RI, Farhan mengatakan, hal itu tak jauh-jauh dari mekanisme pencalonan pimpinan MPR yang terintegrasi dalam sistem paket. Namanya diajukan oleh delapan fraksi yang juga mengusung Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR. Bahkan, dirinya baru tahu pada tahap akhir pemilihan.

Menurut Farhan, UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mengharuskan calon pimpinan dari unsur tertentu harus secara aklamasi dipilih dari internal kelompok tersebut. Oleh karena itu, Farhan menekankan bahwa dirinya dipilih sebagai Anggota MPR dan Anggota DPD. "Semua orang berhak dipilih dan memilih," tegasnya.