Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Masih Selidiki Aliran Dana Teroris

Kompas.com - 29/09/2009, 19:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri masih akan terus melakukan penyelidikan mengenai aliran dana yang diterima kelompok teroris jaringan Noordin M Top untuk melancarkan sejumlah aksinya.

Dalam penyidikan terhadap isi laptop Noordin diketahui antara lain bahwa Syaifuddin Zuhri yang saat ini masih berstatus buronan Tim Densus 88 merupakan salah satu penghubung antara kelompok teroris dan pihak luar negeri, terutama untuk pendanaan. 

"Sekarang ini masih on going investigation. Apalagi masih ada DPO yang belum tertangkap yaitu Zuhri," kata Kepala Sub Densus 88 Mabes Polri Kombes Tito Karnavian dalam keterangan persnya, Selasa (29/9) di Mabes Polri.

Tito mengatakan, aliran dana bagi kelompok Noordin ini berasal dari banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. "Aliran dana ini ada berbagai macam. Ada yang dari umat sendiri, ada yang dari luar negeri," kata dia.

Tito menuturkan, sebelum pengeboman di JW Marriott dan Ritz-Carlton pada Juli lalu, sudah ada aliran dana yang masuk ke jaringan Noordin. Ia menyebutkan, salah satunya berasal dari kelompok Mujahid Kompak (Komite Organisasi Muslim Penanggulangan Akibat Krisis). "Itu dari Filipina, Mindanao Selatan," imbuhnya.

Ia menyebut Zuhri sebagai pihak yang banyak terlibat dengan jaringan Al Qaeda. Karena itu, kata Tito, Polri akan terus memburu keberadaan Zuhri yang disebut-sebut sebagai perwakilan Al Qaeda di Asia Tenggara. "Dokumen dan rekaman video ini merupakan bukti-buktinya," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com