Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus "Balibo Five" Tidak Pengaruhi Hubungan RI dan Timor Leste

Kompas.com - 25/09/2009, 17:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus "Balibo Five" tidak memengaruhi hubungan bilateral RI-Timor Leste termasuk kerja sama bidang militer dan pertahanan, kata Juru Bicara TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen, Jumat (25/9).

"Tidak ada perubahan rencana membangun hubungan militer dengan Timor Leste, hanya karena keputusan penyidikan kasus Balibo. Bagi kami, sesuai dengan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), kita akan melihat ke depan bukan ke belakang," katanya, di Jakarta.

Menurut Sagom, RI dan Timor Leste sudah sudah sepakat tidak lagi melihat masa lalu. "Bila pihak Australia mau kembali membuka kasus yang menewaskan lima wartawannya tahun 1975 itu, tentu bukan hal yang dianggap akan mengganggu hubungan bilateral RI-TL, khususnya di bidang militer," ujarnya.

"Balibo Five itu kan bagian dari masa lalu sehingga tidak ada hubungan. Kalau Balibo itu kan korban akibat dua pihak yang bertempur. Jangan disalahkan satu pihak saja. Jangan diarahkan seolah-olah TNI yang membunuh," kata Sagom menambahkan.

Ia menyatakan, hubungan bilateral RI dan Timor Leste selama ini berjalan dengan baik termasuk hubungan militer kedua negara yang ditandai saling kunjung para panglima angkatan bersenjata kedua pihak.

"Kita pegang pernyataan perdana menteri, presiden, dan pimpinan militer Timor Leste untuk membangun hubungan kedua negara dan menerima rekomendasi KKP untuk melupakan masa lalu dan menatap masa depan," ujarnya.

Sagom berpendapat, Australia sebaiknya menghargai proses perdamaian RI-Timor Leste yang tertuang dalam rekomendasi KKP kedua negara yang menyatakan masing-masing pihak sepakat untuk melupakan masa lalu dan membangun hubungan bilateral yang lebih baik di masa depan.

Kepolisian Federal Australia (AFP) tengah menyelidiki dugaan kejahatan perang terkait kasus tewasnya lima wartawan di Balibo, Timor Leste, pada 1975, atau dikenal "Balibo Five". Menurut media massa di Australia, AFP memulai penyelidikan pada 20 Agustus.

"Tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di luar negeri memiliki masalah hukum yang kompleks dan masalah faktual yang harus dipertimbangkan secara hati-hati oleh penegak hukum sebelum memutuskan untuk menyelidikinya," ujar pernyataan AFP seperti dikutip situs The Australian, Rabu (9/9) silam.

Para keluarga korban tewas kabarnya sudah diberitahu mengenai penyelidikan tersebut secara tertulis.

Dalam insiden "Balibo Five", lima wartawan asing tewas. Mereka adalah reporter Greg Shackleton (Australia), perekam suara Tony Stewart (Australia), juru kamera Gary Cunningham (Selandia Baru), juru kamera Brian Peters (Inggris), dan reporter Malcolm Rennie (Inggris). Insiden tersebut sempat membuat hubungan Indonesia dengan Australia retak. Pengadilan Negara Bagian Koroner New South Wales, Australia, pada 2007 memutuskan TNI terlibat dalam tewasnya wartawan Australia di Balibo pada Oktober 1975.

Namun, Pemerintah Indonesia menolak keputusan tersebut. Pemerintah Indonesia menilai kasus tersebut telah ditutup. Indonesia melalui Departemen Luar Negeri selalu mengatakan, lima jurnalis asing tersebut merupakan korban jiwa alam insiden baku tembak pada 1975.

Artinya, tidak ada unsur kesengajaan dari militer Indonesia. AFP akan melaporkan hasil penyelidikan ke Commonwealth Director of Public Prosecution (CDPP) jika mereka menemukan "material yang cukup" sebagai bukti kejahatan. Setelah itu, CDPP akan mempertimbangkan penemuan tersebut. AFP mengatakan akan terus menginformasikan perkembangan penyelidikan kepada keluarga korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Nasional
Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Nasional
KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

Nasional
Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Nasional
Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Nasional
Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN Jadi Menteri

Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN Jadi Menteri

Nasional
Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Nasional
Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Nasional
Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Nasional
Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Nasional
Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden sampai 6 Bulan Lagi, Lho

Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden sampai 6 Bulan Lagi, Lho

Nasional
Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Nasional
Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Nasional
Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com