Pansus RUU Pengadilan Tipikor 'Turuti' Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah melakukan lobi pertama antara Panitia khusus (Pansus) dengan pemerintah, Rabu (16/9), Pansus RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memutuskan menunda pembahasan RUU ini atas 'permintaan' Fraksi Demokrat yang menghendaki cooling down dalam pembahasan ini. "Dengan adanya permintaan Demokrat untuk cooling down,  kita akan menunda dan memberikan kesempatan lobi sampai dengan nanti diadakan kembali rapat dalam dua tahapan, rapat pansus dan rapat kerja dengan pemerintah," tutur Ketua Pansus RUU Dewi Asmara.

Sesuai dengan Tata Tertib DPR, lobi bersifat tetap dan mengikat serta tertutup. Sebelumnya, Demokrat mengatakan fraksinya akan cooling down atau tidak akan tergesa-gesa dalam menyelesaikan pembahasan RUU ini sambil meminta waktu untuk melakukan beberapa kali lobi karena masih ada tiga fraksi lagi yang menghendaki bahwa kewenangan penuntutan harus ada di tangan KPK bersama Kejagung. Sementara, tujuh fraksi lainnya, termasuk Demokrat, setuju bahwa kewenangan penuntutan hanya ada di tangan Kejagung.