Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BLT Dihentikan, Penurunan Kemiskinan Melambat

Kompas.com - 14/09/2009, 20:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghentian program Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai Februari 2009 diperkirakan akan mengakibatkan melambatnya penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2010 mendatang dibandingkan tahun 2008 ataupun tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Senior Economist World Bank Shubam Chaudhuri, di sela-sela diskusi Perkembangan Ekonomi Terkini, Senin (14/9). "Survei yang dilakukan di kuartal kedua 2009 dan tahun 2010 mendatang kemungkinan akan melaporkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi karena penghentian BLT," ujar Subham.

Subham memperkirakan tingkat kemiskinan memang akan terus turun meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan tahun lalu. Tahun 2009 ini, proporsi penduduk Indonesia yang tinggal dalam kemiskinan diperkirakan turun menjadi 14,2 persen dibanding tahun 2008 yang mencapai 15,4 persen. Adapun tahun 2010 menjadi 13,6 persen dan pada tahun 2011 menjadi 11,5 persen.

Kendati penurunan kemiskinan mengalami perlambatan, pendapatan riil dan pertumbuhan lapangan kerja diproyeksikan terus berlanjut. "Lapangan pekerjaan tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh perlambatan ekonomi pada saat pergantian tahun," ujarnya.
Berdasarkan laporan World Bank, pemutusan hubungan kerja tidak pernah mencapai skala besar. Lapangan kerja naik 2,4 persen atau 2,44 juta pekerja sampai Februari 2009 menjadi 104,5 juta atau lebih cepat 1,6 persen dibandingkan pertumbuhan dalam populasi berusia 15 tahun keatas.

Jumlah pekerja perempuan meningkat 3,3 persen, hampir dua kali lebih cepat dibandingkan pekerja laki-laki. Peningkatan lapangan kerja ini, ditopang oleh sektor perdagangan dengan 21,8 juta orang Indonesia bekerja di sektor ini di bulan Februari 2009.

Sementara sekitar 43 juta bekerja di sektor pertanian, naik 0,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Semua peningkatan ini menyebabkan tingkat pengangguran turun 0,3 poin persentase menjadi 8,14 persen. Dan ini akan berlangsung pada tahun mendatang," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com