Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Tak Profesional, KPU Tuding Pembuat Undang-Undang

Kompas.com - 13/08/2009, 14:26 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Catatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilu dinilai tidak relevan. Menurut anggota KPU Endang Sulastri justru pembuat Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilu yang tidak profesional. 

"Kalau KPU dinyatakan tidak profesional, jangan-jangan justru pembuat undang-undang atau undang-undangnya yang tidak profesional," kata Endang, disela-sela workshop "Menatap Pemilu ke Depan", di Bogor, Kamis (13/8). Menurutnya, ada beberapa kelemahan dalam Undang-undang Nomor  22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. 

Di antaranya, keterlambatan pengesahan undang-undang tersebut mengakibatkan waktu yang dimiliki KPU untuk penyelenggaraan pemilu terlalu singkat. "KPU baru dilantik 24 Oktober 2007 dan harus segera menyiapkan pelaksanaan pemilu 2009. Itu sangat mepet," ujarnya. 

Endang lantas berseloroh dan menyatakan caleg dari Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan tidak lolos duduk ke Senayan karena tidak beres dalam membuat undang-undang itu.  Ferry adalah Ketua Panitia Khusus RUU pileg dan RUU pilpres. "Jangan-jangan Bang Ferry tidak terpilih karena membuat undang-undang yang tidak beres. Namun, ini hanya sekadar seloroh saja ya," kata dia. 

Lebih jauh Endang mengakui pelaksanaan pemilu memang masih jauh dari sempurna. Menurutnya, suksesnya pemilu tidak hanya tergantung dari KPU, namun juga pemerintah dan seluruh jajaran masyarakat. "Kita diuji keikhlasannya. Artinya, bagaimana mungkin kita sudah maksimal melakukan tugas, tetapi masih dinilai kurang," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com