Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putusan MK Dihadang Demo Tuntut Pemilu Ulang

Kompas.com - 12/08/2009, 13:21 WIB

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan orang yang tergabung dalam Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemilu ulang di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/8) siang ini.

Unjuk rasa ini digelar menyusul sidang pembacaan putusan MK terkait sengketa pemilu presiden yang akan dilakukan pukul 14.00 siang ini. "Kami di sini menyampaikan solusi terbaik adalah pemilu ulang. Pemilu ini harus dibatalkan dan sesegera mungkin untuk diselenggarakan pemilu ulang," kata Koordinator Bendera, Mustar Bona Ventura, di sela-sela aksi unjuk rasa.

 

Ia juga mengatakan unjuk rasa ini digelar untuk memastikan agar Putusan MK tidak berpihak pada pihak manapun. Menurutnya, keputusan itu harus lahir dari proses rasional dan asas hukum.

 

Sebelumnya, unjuk rasa ini berkumpul di markas PDIP, jalan Diponegoro, Jakarta sejak pukul 10.00. Mulai pukul 11.00 ini, simpatisan Bendera mulai berjalan menuju gedung MK di jalan Medan Merdeka, Jakarta. Rencananya, unjuk rasa akan digelar hingga putusan MK selesai dibacakan. "Keadilan harus ditegakkan. Kalau MK tidak mengabulkan pemilu ulang, kami akan gelar demo besar-besaran skala nasional. Di tiap provinsi ada," cetusnya.

 

Dalam unjuk rasa ini, demonstran menuding pilpres ini sebagai pemilu terburuk. Para demonstran membentangkan spanduk yang bertuliskan, seperti, 'Kebenaran bisa disalahkan tapi tak akan bisa dikalahkan'. "SBY tukang bohong, dia terima dana asing untuk menguasai aset negara kita. Untuk kepentingan pemodal asing," kata seorang orator dalam unjuk rasa itu.

 

Selain membawa spanduk, demonstran juga membawa berbagai atribut bendera PDIP dan Partai Gerindra. Di samping itu, tampak juga spanduk tandatangan pernyataan sikap dari aktivis Bendera yang dibentangkan. Sementara itu, puluhan petugas kepolisian tampak berjaga-jaga di sekeliling aksi unjuk rasa ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com