Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Indonesia Butuh Pemimpin seperti Bima

Kompas.com - 21/06/2009, 05:16 WIB
KOMPAS.comSelain deretan buku dan dokumen tersusun rapi di beberapa rak, sebuah wayang kulit tokoh Bima menghiasi dinding ruang kerja calon wakil presiden Wiranto di Jalan Kotabumi, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam cerita Mahabarata, Bima merupakan salah satu dari lima ksatria Pandawa.

”Saya sudah lama memasang sosok Bima di ruang kerja. Saya mengagumi karakter Bima, yaitu jujur, tegas, disiplin, dan berani menghadapi risiko jika yang dilakukannya adalah benar,” kata Wiranto yang mendampingi calon presiden Jusuf Kalla ini.

Karakter Bima memberi inspirasi. Misalnya, saat pria kelahiran Yogyakarta pada 4 April 1947 ini menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan pada pemerintahan Presiden BJ Habibie (1998-1999). ”Sebagai konsekuensi laporan saya kepada Presiden bahwa keadaan saat itu aman terkendali, saya membubarkan kompi pengawalan. Ke mana-mana, saya hanya dikawal seorang dengan sepeda motor dan hanya memakai peluit untuk membuka kelancaran arus lalu lintas. Sebab, bagaimana laporan itu dapat diyakini kebenarannya jika untuk bepergian saya masih dikawal oleh pasukan bersenjata lengkap?” kenang Wiranto.

Lulusan Akademi Militer Nasional angkatan 1968 ini juga berpendapat, sekarang Indonesia juga memerlukan pemimpin seperti Bima. Sebab, selain transparansi dalam pengelolaan, menurut dia, Indonesia juga butuh pemimpin yang berani bertindak cepat dan tanpa ragu-ragu untuk rakyat serta memiliki kesatuan antara kata dan tindakan.

Dengan sosok pemimpin seperti Bima, berbagai masalah bangsa, misalnya dalam pembangunan kemandirian di bidang ekonomi, akan lebih cepat tercapai. ”Presiden Soekarno pernah mengatakan, penyediaan pangan bagi rakyat (merupakan) hidup matinya bangsa. Ini pernyataan yang dalam sekali maknanya sebab jumlah penduduk terus bertambah sehingga, bila gagal menyediakan pangan bagi rakyatnya, akan menghadapi masalah besar,” kata Wiranto.

Wiranto juga menggelisahkan demokratisasi di Indonesia, yang masih prosedural dan cenderung hura-hura. Dengan latar belakang ekonomi, sosial, dan pendidikan penduduk yang amat beragam, makna pemilihan langsung, seperti dalam pemilihan umum presiden dan kepala daerah, menjadi masih sulit dipahami.

Sebagai langkah awal memperbaiki demokratisasi di Indonesia, Wiranto menyatakan, kampanyenya bersama Kalla akan mengurangi kegiatan seperti rapat umum dan menambah dialog dengan masyarakat. Sebab, selain kurang efektif sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, acara seperti rapat umum juga menghamburkan biaya. ”Semakin banyak biaya yang dikeluarkan, semakin banyak pula tuntutan yang harus dikembalikan,” katanya.

Berbagai keprihatinan itu yang, antara lain, mendorong Wiranto kembali mengikuti pemilihan kali ini meski hanya sebagai cawapres. Padahal, pada tahun 2004 dia pernah maju sebagai calon presiden. ”Saya (mengikuti pilpres) bukan semata-mata untuk mencari jabatan atau materi, tetapi mengabdi kepada bangsa. Secara materi kami sudah merasa cukup. Jadi, seandainya rakyat menghendaki kami untuk memimpin, tidak akan ada keinginan untuk melakukan hal-hal seperti korupsi,” kata Wiranto. (MAM/NWO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com