Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerakan Petani Nelayan JK-Win Tandingi Prabowo?

Kompas.com - 19/06/2009, 16:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kelompok tani dan nelayan bergabung dalam sebuah gerakan yang disebut Gerakan Petani Nelayan Makmur yang memberi dukungan penuh kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla dan Wiranto. Masing-masing Wahana Masyarakat Tani Nelayan Indonesia (Wamti), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Jaringan Petani Nelayan Indonesia.

Menurut mereka, gerakan yang dideklarasikan pada tanggal 10 Juni lalu ini di Bogor ini mendukung JK-Wiranto karena memiliki komitmen yang sesuai dengan visi para petani dan nelayan. Namun, Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Nelayan Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan membantah bahwa ditujukan sebagai gerakan tandingan bagi kelompok tani nelayan pendukung Prabowo. Apalagi, Prabowo selama ini dikenal dekat dengan para petani dan nelayan dan menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

"Ini bukan gerakan tandingan, ini atas dasar komitmen. Kita berlomba-lomba mencari yang terbaik. Kalau gerakan ini akan bersaing dengan gerakan yang lain, saya kira itu wajar saja. Ini bertanding untuk kebaikan semua," tutur Agusdin dalam keterangan pers di Aula Kantor Dinas Peternakan DKI Jakarta, Jumat (19/6).

Agusdin mengatakan, lima komitmen yang disampaikan JK-Wiranto soal petani dan nelayanlah yang dirasa sesuai dengan visi kemandirian petani yang mereka impikan. Komitmen-komitmen itu adalah pelaksanaan reformasi agraria, perbaikan pemenuhan hak-hak dasar petani, jaminan berdaulat memenuhi pangan pokok, jaminan akan pasar hasil pertanian serta pemberdayaan petani untuk mengolah hasil.

Sementara itu, Sekjen Dewan Pertimbangan Organisasi HKTI Humuntar Lumban Gaol mengatakan, dukungan kepada JK-Wiranto bukan terkait kepentingan politik tertentu, tetapi berdasarkan kesamaan visi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com