Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Selamatkan Kekayaan Nasional

Kompas.com - 19/06/2009, 05:24 WIB
 

KOMPAS.com - Indonesia teramat kaya. Seharusnya tidak perlu lagi ada kekhawatiran bangsa ini bakal kekurangan modal awal untuk bisa bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan, seperti sekarang.

Begitu kata calon wakil presiden Prabowo Subianto, Rabu (3/6), dalam suatu wawancara khusus dengan Kompas di Klub Eksekutif Bimasena, Jakarta Selatan.

Sepanjang perbincangan, Prabowo berkali-kali juga memaparkan sejumlah angka, data, dan argumen untuk mendukung optimismenya mengubah Indonesia menjadi lebih baik.

Sebagai negara yang beruntung, salah satunya secara geografis, Indonesia memang punya modal awal yang besar. Misalkan, dari besaran volume curah hujan yang turun sepanjang tahun di bumi nusantara ini.

”Volume air hujan yang turun semalam di Bogor, Jawa Barat, jumlahnya setara dengan total volume air hujan di kawasan barat Benua Australia yang turun selama setahun penuh. Coba bayangkan itu,” ujar Prabowo.

Secara geografis, letak Indonesia yang memiliki iklim tropis itu pun bisa dijadikan modal awal yang menguntungkan. Sebanyak 11 persen dari total 27 persen daerah tropis dunia ada di Indonesia. Dengan iklim seperti itu, Indonesia bisa menjadi gudang pangan dunia karena banyak tumbuhan bisa ditanam dan dipanen sepanjang tahun.

”Negeri ini kaya raya. Namun, masalahnya, sejak awal merdeka sampai sekarang kita selalu mengalami kebocoran kekayaan nasional yang sangat besar,” ujar Prabowo.

Akibatnya, hal itu mendegradasi seluruh lini kehidupan mulai dari budaya, mental, pendidikan, hingga kesejahteraan rakyat.

Tuduhan itu bukannya tanpa landasan data. Mengutip data Badan Pusat Statistik, Prabowo memaparkan, seharusnya devisa yang dimiliki Indonesia bisa bertambah sebesar 27 miliar dollar AS rata-rata per tahun atau sekitar 297 miliar dollar AS dalam 11 tahun.

Angka itu diperoleh Prabowo dari menghitung selisih neraca ekspor dan impor. Akan tetapi, surplus tersebut tidak tecermin dalam kondisi keuangan negara saat ini, termasuk dalam hal devisa negara.

”Devisa kita nyatanya tidak bertambah signifikan. Terkait dengan isu tersebut, saya sudah sering kali memaparkannya di banyak tempat dan dalam banyak kesempatan. Sayangnya, tidak banyak yang memerhatikan. Mungkin baru sekarang saja ketika saya jadi cawapres orang tertarik mendengarkan,” ujar Prabowo.

Dalam kampanyenya, Prabowo bersama Megawati juga banyak mengemukakan kebijakan- kebijakan ekonomi terkait utang luar negeri Indonesia, yang oleh pemerintahan selama ini dianggap tabu, seperti mengajukan renegosiasi dan penjadwalan kembali pengembalian utang.

Hal seperti itu, menurut Prabowo, adalah hal biasa dalam bisnis. Uang yang didapat dari program penjadwalan kembali dan renegosiasi utang tadi, menurut dia, dapat digunakan untuk menjalankan berbagai program demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di dalam negeri.

”Kita harus berani mencoba berpikir di luar kotak. Jangan cuma berpikir linier, tahun lalu berutang terus, tahun ini ngutang lagi. Renegosiasi dan penjadwalan utang dilakukan bukannya dengan cara paksaan. Toh, ada banyak hal bisa kita tawarkan agar mereka (negara pengutang) bersedia,” ujar Prabowo yakin. (DWA/osd)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com