Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Solusi Para Capres soal Alutsista

Kompas.com - 18/06/2009, 20:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia perlu membangun kekuatan militer yang tangguh. Selama ini upaya itu terhalang oleh minimnya anggaran militer yang minim karena lemahnya ekonomi Indonesia. Salah satu siasat untuk membangun kekuatan militer Indonesia adalah mengupayakan memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui produk-produk dalam negeri.

"Atas izin Presiden saya pernah memerintahkan PT Pindad untuk memproduksi 150 panser dan jalan semuanya," ujar calon presiden Jusuf Kalla dalam acara Debat Presiden di studio Trans TV, Jakarta, Kamis (18/6) malam. Dalam acara yang disiarkan langsung itu, ketiga kandidat presiden yaitu Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jusuf Kalla ditanya oleh moderator Anis Baswedan bagaimana strategi mereka membangun kekuatan TNI. Pertanyaan ini diajukan terkait sejumlah kecelakaan yang dialami pesawat TNI belakangan ini.

JK menyampaikan, hal pertama yang akan dilakukannya adalah melakukan revitalisasi semua alutsista yang dimiliki TNI. Semua alutsista yang secara teknis tidak bisa digunakan harus di-grounded. Sementara, semua kebutuhan alutsista yang bisa dipenuhi secara mandiri oleh produksi dalam negeri harus diupayakan secara maksimal.

Sementara itu, menjawab pertanyaan yang sama, Yudhoyono mengungkapkan, anggaran militer Indonesia jauh dari ideal. Menurut dia, idealnya dibutuhkan anggaran dana sekitar Rp 120 triliun atau 12 persen dari APBN Indonesia yang besarnya Rp 1.000 triliun. Dari kebutuhan itu, pemerintah hanya mampu menyediakan Rp 35 triliun, jumlah yang jauh dari ideal.

Menurut Yudhoyono, pemenuhan anggaran itu harus dipenuhi secara bertahap. Di pihak lain, TNI sendiri seyogianya menetapkan prioritas dalam penggunaan anggaran yang terbatas itu.

Sementara itu, Megawati mengatakan, pemerintah harus berbicara kepada DPR untuk meningkatkan anggaran. Sebab, dalam pandangan Mega, persoalan alutsista bukan semata-mata soal alat, tetapi soal kedaulatan bangsa yang harus dipertahankan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com