Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Masih Terus Periksa IT KPU

Kompas.com - 12/06/2009, 21:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemeriksaan KPK terhadap IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus berjalan. KPK telah mengeluarkan surat tugas untuk memperpanjang masa kerja tim guna mengumpulkan segala informasi yang dibutuhkan.

"Tapi karena luasnya Indonesia dan besarnya dana (IT KPU) yang digunakan sehingga masih dalam proses," kata Haryono Umar Ketua Bidang Pencegahan KPK saat diskusi dengan wartawan di kantor KPK Jakarta, Jumat ( 12/6 ). Ikut hadir tiga pimpinan KPK lain yaitu M.Yasin, Chandra M. Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto.

Dalam diskusi santai yang nantinya akan diadakan secara reguler tersebut, para pimpinan KPK menjawab beberapa pertanyaan wartawan seputar pencegahan dan penindakan yang telah dilakukan, belum disahkan UU Tipikor, serta kerja KPK pasca ditangkapnya Ketua KPK nonaktif Antasari.

Belum disahkanya UU Tipikor oleh DPR, kata Haryono, menjadi kekhawatiran semua pihak bahwa KPK, Pemerintah, DPR, serta masyarakat masih mengharapkan Pengadilan Tipikor tetap berlanjut. "Bagaimana bentuk hukumnya dan payung hukumnya, kita serahkan pada lembaga pembuat UU yaitu DPR dan Presiden," ucapnya.

Sedangkan kerja KPK pasca ditangkapnya Antasari, jawab Bibit, KPK hingga saat ini tidak pernah menghentikan penyelidikan terhadap kasus korupsi. "Jangan kuatir KPK tanpa antasari. Antasari tidak identik dengan KPK," tegasnya.

Senada juga dikatakan Haryono Umar, bahwa tugas pimpinan KPK sudah terbagi-bagi dan pengungkapan serta pencegahan korupsi tetap berjalan."KPK baik-baik saja, no problem ," ungkapnya.

Untuk pencegahan korupsi, lanjut Haryono, banyak sekali yang sudah dikerjakan KPK yang tidak secara langsung dilihat dampaknya."Contohnya perbaikan sistem di BI dan Haji, yang kita harapkan adanya perubahan manajemen sehingga tidak timbul lagi potensi-potensi yang bisa diselewengkan," ucapnya.

Selain itu, KPK telah melakukan pendidikan diseluruh wilayah Indonesia serta masuk ke tempat-tempat yang telah dilakukan penindakan untuk mencegah 30 jenis korupsi terjadi lagi. "Kita juga menyelamatkan potensi-potensi yang ada di depan mata. Tapi korupsi masih saja terjadi," ucapnya.

Sedangkan Bibit Riyanto mengatakan, untuk kasus-kasus yang terpendam di KPK nantinya akan diungkap kembali setelah alat bukti lengkap."Semua kasus nanti kita analisis kembali," katanya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com