Kalpataru bagi Masyarakat Adat

Kompas.com - 06/06/2009, 03:36 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Anugerah Kalpataru tahun 2009 di antaranya diberikan kepada dua masyarakat adat, yakni Dayak Wehea, Kalimantan Timur, dan Ninik Mamak Negeri Enam Tanjung, Riau. Aturan adat terbukti melindungi kekayaan dan fungsi hutan dari ancaman kehancuran logika bisnis.

Hutan lindung seluas 38.000 hektar selain menyimpan kekayaan alam penopang kultur suku Dayak Wehea sekaligus rumah bagi flora dan fauna, termasuk ratusan orangutan Kalimantan. Sementara itu, Ninik Mamak Negeri Enam Tanjung berhasil menjaga kelestarian hutan adat Rimbo Tujuh Danau seluas 1.000 ha dengan kekayaan alamnya.

”Negeri ini patut berterima kasih kepada pejuang lingkungan,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar pada penyerahan anugerah penghargaan lingkungan di Jakarta, Jumat (5/6).

Kalpataru diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara kepada 12 orang atau kelompok masyarakat, sedangkan Adipura dan Adiwiyata serta Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah diserahkan Menneg LH di tempat lain.

Di Istana Negara, dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup, Presiden mengatakan, upaya bersama menyelamatkan dan merehabilitasi lingkungan hidup selama ini belum cukup. ”Harus kita tingkatkan dan harus berbuat lebih banyak lagi,” ujarnya.

Untuk langkah bersama ke depan, Presiden menyebut empat langkah. Pertama merawat dan melestarikan lingkungan hidup yang masih ada. Kedua, yang sudah telanjur rusak diperbaiki dengan mengubah gaya hidup, mengeluarkan anggaran, kerja sama internasional, dan melibatkan teknologi. Ketiga, mengurangi emisi karbon dioksida. Keempat, kampanye penanaman dan pemeliharaan pohon.

10 individu

Selain bagi masyarakat adat, Kalpataru diberikan bagi 10 individu dari Sumatera hingga Papua, serta Sulawesi Utara hingga Nusa Tenggara Barat. Mereka terpilih melalui seleksi dari tingkat kelurahan hingga nasional.

Di Papua, peladang di pedalaman Fakfak, Papua Barat, tekun mengembangkan lahan dari 5 ha menjadi 55 ha selama 20 tahun. Puluhan ribu tanaman kayu dan buah bernilai ekonomi tinggi ditanamnya hingga mampu menyekolahkan kedua anaknya di jenjang perguruan tinggi.

Penganugerahan lingkungan diwarnai pembacaan Deklarasi Kalpataru yang dibacakan peraih Kalpataru tahun 1998, Eko Budiharjo, didampingi 40 tokoh peraih Kalpataru. Mereka risau dan prihatin terhadap kecenderungan bunuh diri ekologis.

Adipura dan Adiwiyata

Pada Jumat siang diserahkan pula Adipura bagi kota terbersih dan memiliki ruang terbuka hijau serta Adiwiyata bagi sekolah ramah lingkungan.

Tahun ini Adipura diberikan kepada 126 kota dari 375 kota yang dipantau tiga kali setahun. ”Jumlah kota penerima meningkat 8 persen, tetapi ada sembilan kota yang gagal menerima lagi,” kata Deputi II Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Gempur Adnan.

Tahun 2010, aspek penilaian Adipura akan ditambah dengan mempertimbangkan faktor kebersihan udara kota.

Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra, mewakili penerima Adipura, mengakui bahwa penghargaan itu bergengsi bagi daerah. Karena itu, kepala daerah berlomba-lomba meraih lalu mengaraknya ramai-ramai di kotanya. (GSA/INU)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Nasional
Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Nasional
Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Nasional
Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Nasional
Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Nasional
Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X