Dugaan Penggelembungan Fasilitas TI KPU Rp 36,53 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mendukung sistem teknologi Intelligent Character Recognition (ICR), KPU melakukan pengadaan tujuh item fasilitas teknologi informasi. Yang menarik, semua item harganya mengalami penggelembungan dan ada satu item yang dalam pengadaannya diarahkan pada produk tertentu.

"Semua item bermasalah. Tapi yang paling bermasalah pengadaan scanner, yang diarahkan pada produk tertentu," kata Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulistio saat Jumpa Pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/5). IPC adalah bagian dari Independent Monitoring Organization (IMO) yang terdiri dari 7 organisasi independen yang peduli soal pemilu dan korupsi. Lalu, ia menyebut produk itu adalah scanner merek Fujitsu seri FI 6134.

Menurut peneliti senior Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, pengadaan scanner ini melanggar Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagian C-1 poin (a) dan (b) yang menyebutkan bahwa penunjukkan langsung dapat dilakukan pada kondisi tertentu atau pengadaan barang/jasa khusus. "Selain itu, scanner-scanner yang diadakan KPU dan KPUD harganya jauh melebihi harga pasar," kata Roy.

Lebih lanjut, ia menunjukkan data detail terkait pengadaan scanner. Ada 1.028 jumlah scanner yang dianggarkan untuk KPU, KPU provinsi, dan KPU kab/kota dengan nilai DIPA Rp 23.180.000.000. Dengan demikian, rata-rata harga satuannya Rp 22.548.638. Padahal, IMO mendapatkan fakta bahwa harga scanner Fujitsu seri FI 6134 tersebut harganya hanya Rp. 13.904.900. "Dengan kata lain, terdapat potensi pemborosan sebesar sekitar Rp 8,88 miliar atau mencakup 38 persen dari total pagu yang dipatok," katanya.

Apa yang terjadi pada pembelian scanner ini juga terjadi pada 6 item yang lain, yaitu 604 unit komputer, 5 paket server, 5 unit router, 3.024 buah flash disk 8 GB, 7.560 buah toner cartrige C7115 A, dan 7.560 buah toner cartrige C4096 A. Dari data, ternyata semua item memiliki selisih lebih DIPA dengan harga pasar. "Total selisih tersebut sejumlah Rp 36,53 miliar," kata Roy.

IMO terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Parliamentary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Seknas Fitra, dan Initiative Institute. Berdasar data penemuan di atas, mereka berharap KPK melanjutkan penyidikan atas indikasi korupsi dan meminta BPK melakukan audit.