Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Mana Golkar Merapat? Sudah Bisa Dilihat...

Kompas.com - 17/04/2009, 10:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Walaupun keputusan akhir mengenai koalisi dan pencalonan presiden atau wakil presiden Partai Golkar baru akan diputuskan pada Rapat Pimpinan Nasional Khusus (rapimsus) tanggal 23 April 2009 mendatang, sejumlah petinggi partai berlambang pohon beringin tersebut mulai berani bersikap dan menyatakan pendapatnya secara terbuka.

Sebutlah Ketua DPD Golkar Gorontalo Fadel Muhammad yang mengatakan, mengingat elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla yang tidak terlalu tinggi, maka sangat realistis jika partai bernomor urut 23 tersebut bergabung dengan Partai Demokrat.

"Ada dua manfaat jika bergabung dengan Demokrat. Pertama, keduanya dapat meneruskan pembangunan sekarang, dan keduanya saling memahami karena pernah memerintah bersama-sana," ujar Fadel sebelum menghadiri Rapat Konsultasi, kemarin malam di kantor Golkar.

Sementara itu, terkait pencalonan capres dan cawapres, Ketua Dewan Pembina Surya Paloh secara diplomatis mengatakan akan melihat aspirasi-asprasi daerah. "Jika SBY-JK yang terbaik, saya akan dukung," ujar Surya.

Lalu, Sekretaris Jenderal Sumarsono tak ketinggalan. Ia mengatakan, sebagian besar pengurus DPD Golkar memutuskan akan mencalonkan JK sebagai cawapres karena perkiraan perolehan suara Golkar lemah. "Kita rasionallah," ujar Sumarsono.

Hal yang sama diakui anggota Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie. "Saya lihat ini (koalisi SBY-JK) paling ideal," imbuh Ical yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Terakhir, Ketua DPP Yorrys TH Raweyai mengatakan, sebagian peserta rapat konsultasi hampir lebih menginginkan merapat ke kubu Demokrat. "Sedianya, rapat diperkirakan bisa sampai jam 1 pagi. Ternyata tadi di rapat konsultasi banyak yang setuju. Jadi, selesainya cepat," ujar Yorrys.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla menegaskan, terkait pencalonannya sebagai capres atau cawapres, serta dukungan terhadap salah satu calon presiden baru akan diputuskan pada rapimnassus tanggal 23 April.

Kita tunggu...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com