Pemerintah Tak Salah

”Jika terjadi pelanggaran, dalam aturannya bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Itu domain KPU,” kata Mardiyanto.

Ia juga membantah bahwa pemerintah tidak netral, seperti disampaikan 14 pemimpin parpol dan tokoh, Selasa lalu (Kompas, 15/4). Pemerintah berada di jalurnya dan tak mencampuri perbaikan daftar pemilih. Kalaupun berkoordinasi, seperti saat DPT dikoreksi, semua sesuai permintaan KPU. Pemerintah membantu distribusi logistik saja.

Mardiyanto mengatakan, pemutakhiran data pemilih sangat terbuka. Pemerintah juga tak ikut campur dalam prosesnya.

Untuk pemilu presiden, kata Mardiyanto, Departemen Dalam Negeri akan meminta gubernur dan bupati/wali kota membantu pemutakhiran data pemilih. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) akan dibantu pimpinan RT/RW dan perangkat desa.

KPU besar hati

Seusai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jakarta, mantan Wapres Hamzah Haz, Rabu, menilai, pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu, merupakan yang terjelek. ”Pemilu ini memang jelek,” ucapnya.

Hamzah menuturkan, keluarganya banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tak mendapatkan undangan memilih. ”Yang terpanggil itu hanya 50 persen. Tidak seperti yang lalu, semua dipanggil,” paparnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Lukman Hakim Saifuddin, sebelum bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu, mengatakan, anggota KPU harus mampu berjiwa besar untuk mengakui kesalahan yang dilakukannya terkait dengan proses persiapan dan pelaksanaan pemilu legislatif. ”Selain berjiwa besar, meminta maaf, KPU juga harus berkomitmen melakukan perbaikan sehingga dalam Pemilu Presiden 2009 kesalahan serupa atau malah lebih parah tak terjadi lagi,” katanya.

Lukman juga mendukung upaya hukum untuk menggugat sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu legislatif, seperti dugaan jual beli suara atau manipulasi DPT. Namun, ia juga mengingatkan, sejumlah gugatan hukum itu jangan sampai membatalkan atau mendelegitimasi hasil pemilu legislatif.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Soemarsono di Jakarta, Rabu, menjelaskan, partainya belum berminat bergabung dengan parpol dan tokoh lain untuk mempersoalkan DPT, seperti dilakukan di rumah Megawati, Selasa lalu. Masalah itu belum dibahas di Partai Golkar.(inu/ina/sut/har/dwa)