Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecurangan Rekapitulasi Bakal Terlacak

Kompas.com - 07/04/2009, 22:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kecurangan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2009 bakal terlacak. Pasalnya, penghitungan hasil pemungutan suara menggunakan alat scanning. Dengan demikian, jika terjadi kecurangan rekapitulasi bakal diketahui berikut operator yang mengirim data rekap tersebut.

Hal itu disampaikan anggota tim IT Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT), Oskar Riandi, seusai workshop IT Tabulasi di Aula KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta, Selasa (7/4) malam.

Menurut Oskar, formulir rekapitulasi C1 IT yang dibuat KPPS itu yang bakal dimasukkan mesin scanning yang berada di KPU kabupaten dan kota yang langsung terhubung dengan data server di KPU pusat.

Jika rekapitulasi yang di-scanning tersebut dimanipulasi, maka di layar monitor pusat data KPU akan menampilkan gambar berbeda. Sebab, mesin tersebut selain berfungsi mengubah angka penjumlahan secara otomatis, juga akan menampilkan data yang sebenarnya.

“Dengan begitu, kecurangan bisa diminimalisasi. Sebab akan ketahuan di layar monitor kami. Antara data yang di-scan dengan layer di sebelahnya yang menampilkan data yang sebenarnya,” terangnya.

Selain itu, imbuh dia, juga akan muncul tanda khusus khusus jika terjadi manipulasi maupun error dalam scanning tersebut, termasuk perubahan angka yang seharusnya 7 berubah 1, akan terdeteksi.

Kemudian, di layar monitor tersebut juga bakal muncul daerah dan operator yang memasukkan data tersebut berikut waktu pengirimannya. Dengan begitu, jika terjadi kesalahan ataupun error langsung bisa diketahui dengan cepat.

“Layar itu berdampingan. Satu sisi menampilkan jumlah penghitungan, begitu formulir itu dimasukkan scan. Layar yang satunya bakal menampilkan angka-angka seperti seperti program excel itu. Termasuk akan muncul tanda merah dan tidak bisa di-save jika ada kesalahan,” paparnya.

Justru yang diharapkan pihak BPPT yang menangani tabulasi penghitungan tersebut adalah serangan dari para penggiat IT seperti hacker yang bisa mengganggu jaringan. Bahkan, dia secara tegas meminta agar para hacker tersebut tidak mengganggu proses penghitungan tersebut yang dimulai beberapa saat setelah proses penghitungan suara.

Meski begitu, pihaknya menyediakan peralatan khusus yang memantau semua gerakan para hacker tersebut. Sehingga akan diketahui lalu lintas penggunaan jaringan tersebut, termasuk orang-orang yang biasa masuk dalam jaringan IT tabulasi tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com