Agung Laksono Terbukti Tak Bersalah

Kompas.com - 01/04/2009, 12:45 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Caleg Partai Golkar, Agung Laksono, ditetapkan tidak bersalah dalam dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilaporkan Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) beberapa waktu lalu.

Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi dengan Sentra Gakumdu di Mabes Polri yang dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan kejaksaan, kemarin.

"Kalau dilihat dari definisi kampanye peserta pemilu, mengajak atau meyakinkan para pemilih dan menyampaikan visi misi yang bersangkutan tidak memenuhi," ujar Wirdyaningsih, anggota Bawaslu, ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (1/4).

Lagi pula, kata Wirdyaningsih, penyelenggara dari acara bakti sosial berupa pelayanan kesehatan gratis itu adalah Kosgoro dan Agung Laksono Center. Wirdyaningsih mengatakan, pelapor tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa terlapor melakukan kampanye.

Menanggapi dorongan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Gumay agar Bawaslu tidak terlalu kaku dalam menerapkan peraturan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran jadwal kampanye, Wirdyaningsih mengatakan, Bawaslu juga memiliki semangat itu. Namun, ujung dari diskusi dengan unsur penegak hukum kemarin berbeda.

"Atribut-atribut parpol itu memang bisa dikategorikan kampanye. Namun, setelah diskusi, karena yang terlapor adalah Pak Agung Laksono, jadi bukan parpol," tandas Wirdyaningsih.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

Nasional
Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

Nasional
Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Nasional
PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Nasional
Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Nasional
Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Nasional
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Nasional
Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Nasional
Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Nasional
Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Nasional
PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Nasional
Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X