Pembangunan Infrastruktur Bengawan Solo Dimulai April

SURABAYA, RABU - Pembangunan infrastruktur untuk mengantisipasi banjir di daerah aliran Sungai Bengawan Solo ditargetkan mulai April mendatang. Pembangunan meliputi, pembuatan tanggul permanen, pintu air, serta pengerukan sedimentasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur Mustofa Chamal Basya mengungkapkan, pembangunan tanggul dilaksanakan di dua tempat, yaitu Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro sepanjang 10 kilometer dan Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban sepanjang 85 meter. Sedangkan pembuatan 12 pintu air dilakukan di Madiun dan pengerukan sedimentasi di Kabupaten Lamongan.

"Total dana yang dialokasikan untuk pembangunan tersebut sekitar Rp 200 miliar. Sharing dana 50 persen dari pemerintah pusat, 25 persen dari provinsi, dan 25 persen dari daerah," jelasnya, Rabu (4/3) di Surabaya.

Rencananya, di Kanor, Bojonegoro dibangun tanggul permanen sepanjang 10 kilometer dan di Widang, Tuban sepanjang 85 meter. Hingga saat ini, untuk mencegah timbulnya luapan air, di beberapa ruas tanggul yang kritis dibangun tanggul darurat dari karung pasir dan bronjong.

Di Madiun, pintu air akan diperbanyak dari 10 unit menjadi 12 unit. Penambahan pintu air ini mendesak karena saat hujan tujuh aliran anak sungai masuk memenuhi Bengawan Solo.

Sementara itu, pengerukan di sekitar Kabupaten Lamongan juga dilakukan karena kapasitas tampung sungai turun sekitar 40 persen.

"Pembangunan ini sebenarnya merupakan program reguler sejak tahun 2004. Setelah banjir melanda, maka renovasi mendesak dilakukan," ucap Mustofa.

Menurut Mustofa, daerah aliran Sungai Bengawan Solo khususnya di wilayah Solo valley , antara Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, hingga Gresik rawan terjadi banjir. Penanganan normalisasi daerah aliran sungai sepanjang 200 kilometer dengan lebar rata-rata 150 meter harus terus dilakukan.

Secara terpisah, Gubernur Soekarwo mengharapkan penanganan bencana banjir di sepanjang Bengawan Solo dilakukan dengan pola manajemen lintas provinsi. Karena itu, meskipun di hilir pembangunan dijalankan, banjir tetap akan terjadi jika pencegahan banjir di daerah hulu tak dilakukan.

"Pembangunan waduk-waduk penahan air di daerah hulu sungai harus dilakukan agar beban volume air yang sampai ke hilir berkurang. Ini membutuhkan kerjasama lintas daerah dan provinsi," jelasnya.

Di sela Seminar Mitigasi Bencana Kerjasama JICA Jepang dan Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Sobirin menyatakan, berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007, penanganan bencana merupakan urusan masyarakat umum, termasuk penanganan banjir. Karena itu, penanggulangan lintas wilayah mutlak dijalankan.