Sosialisasi Pemilu Tersendat

JAKARTA,SENIN-Meski pemilihan umum legislatif tinggal 44 hari lagi, sosialisasi belum sampai ke masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga yang masih ”buta” mengenai persoalan teknis sederhana, seperti cara mencontreng surat suara.

Sampai Senin (23/2), surat suara belum tiba di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, kecuali tinta. Sosialisasi pun masih sangat minim, bahkan di sejumlah kecamatan di NTT kegiatan sosialisasi belum pernah dilakukan.

”Persoalan ini melahirkan kebingungan masyarakat sampai tingkat desa, termasuk hal-hal teknis. Misalnya, sosialisasi pemilu, distribusi surat suara, tinta, dan mencontreng atau coblos,” kata Ketua KPU NTT John Depa.

Kondisi serupa terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga belum mengetahui secara pasti bagaimana tata cara penggunaan surat suara karena belum ada sosialisasi dari KPU. Warga umumnya mengetahui informasi secara tidak lengkap dari iklan di media massa.

Sejumlah warga yang ditemui Senin kemarin mengaku baru mengetahui bahwa ada perubahan cara pemilihan dari mencoblos menjadi mencontreng. ”Dulu kan hanya memilih lambang partai, sekarang nama caleg (calon anggota legislatif). Namun, di bagian mana yang harus dicontreng, belum tahu,” kata Usman (40), warga Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang.

Ketua KPU Kabupaten Cianjur Unang Margana mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum memperoleh contoh surat suara dari KPU Pusat.

Kewalahan

Waktu yang sangat singkat untuk melakukan sosialisasi membuat KPU daerah maupun caleg kewalahan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. ”Yang membuat kami kewalahan adalah waktu yang sangat mepet. Kami harus bekerja keras untuk melakukan sosialisasi. Di daerah yang mudah terjangkau saja sulit, apalagi di daerah yang terpencil dengan kondisi anggaran yang terbatas,” kata anggota KPU Sulawesi Tengah, Yahdi Basmah, di Palu, Senin.

Sulitnya sosialisasi juga diakui Muammar, caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia mengaku hampir tidak bisa lagi menyosialisasikan partainya, berhubung energinya terkuras untuk menjelaskan soal contreng.

”Kami harus ke konstituen membawa tanda gambar dan menjelaskan bagaimana cara mencontreng. Ini kan harusnya kerja KPU sebagai lembaga yang berkompeten dan diberi anggaran untuk itu. Tapi, akhirnya kamilah yang lebih sibuk melakukan sosialisasi. Bahkan, kadang kami sampai lupa memperkenalkan partai,” ungkapnya.

Sosialisasi yang terlambat juga terjadi di Kota/Kabupaten Kediri dan Kota Probolinggo, Jawa Timur. KPU setempat hingga kemarin belum menggelar sosialisasi kepada masyarakat. Hampir di semua 46 kelurahan yang ada di Kota Kediri belum terlihat satu pun gambar contoh surat suara dipasang.

Anggota KPU Kota Kediri Bidang Sosialisasi, Taufik Al Amin, mengatakan, rencananya, sosialisasi baru akan dimulai awal Maret 2009 karena menunggu kepastian keputusan KPU Pusat terkait aturan pelaksanaan pemilu legislatif. ”Waktunya memang terlalu mepet. Keterlambatan terjadi karena ketentuan mekanisme pemilihan berubah- ubah, membuat kami pun bingung,” ujarnya.

Sejumlah rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW) di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, juga belum menerima contoh surat suara untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Akibatnya, ketua RT/RW kesulitan memberikan penjelasan pemilu kepada warga.

”Padahal, sudah banyak warga yang bertanya bagaimana pemilu nanti,” kata Widayanto, Ketua RT 8 RW 2, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Hal itu diakui Ketua KPU DIY Any Rohyati. Ia menyebutkan, sosialisasi kurang maksimal akibat minimnya anggaran sosialisasi. Untuk mengatasi kendala itu, KPU DIY telah mengajukan revisi anggaran sosialisasi kepada KPU Pusat. Pihaknya mengajukan pengalihan penggunaan anggaran sebesar Rp 600 juta untuk tambahan anggaran sosialisasi.

Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ima Budi Rahayu, juga mengakui perubahan dari mencoblos ke menandai akan menjadi kesulitan tersendiri di lapangan. Meski demikian, ia tetap optimistis hal itu akan teratasi melalui sosialisasi yang gencar.

Mengkhawatirkan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera sangat mengkhawatirkan persiapan Pemilu 2009. ”Saya sepakat dengan beberapa media yang mengatakan persiapan pemilu sangat mengkhawatirkan,” ucapnya.

Menurut Hidayat, pemerintah harus dipastikan telah menyelesaikan persoalan daftar pemilih. KPU harus dipastikan segera memberikan kepastian soal perlu tidaknya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, termasuk sosialisasi kepada pemilih soal cara menandai surat suara dan logistik pemilu.

Terkait dengan semua persoalan tadi, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif mengatakan, KPU perlu berkata jujur dan terbuka terkait kesiapannya menyelenggarakan pemilu legislatif pada 9 April 2009. Pelaksanaan pemilu tanpa persiapan matang dapat menimbulkan masalah yang lebih serius.

”KPU perlu memaparkan target harian dalam menyiapkan pemilu. Jika ternyata dibutuhkan bantuan untuk mengejar target itu, seperti sosialisasi dan distribusi logistik dari pemerintah, KPU tak perlu sungkan meminta,” harap Yudi.

Menurut Yudi, meski KPU selalu menyatakan optimismenya, masyarakat melihat banyak kekurangan dalam persiapan penyelenggaraan pemilu. Sekalipun pemilu berlangsung tepat waktu, tetapi jika persiapannya tak optimal, dikhawatirkan akan muncul banyak celah yang dapat mendelegitimasi pemilu.

Misalnya, parpol yang tidak lolos parliamentary threshold dapat menolak hasil pemilu dengan alasan telah dirugikan oleh kurang akuratnya KPU dalam mendata pemilih.(KOR/AHA/NIK/LAS/APA/ DEE/WER/ENG/RWN/REN/ INA/SUT/NWO)