KPU Jabar Sosialisasikan Pemilu dengan Andalkan Jejaring

Jakarta, Kompas - Menyiasati dana sosialisasi untuk Pemilu 2009 yang relatif kecil, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memanfaatkan jejaring di pemerintahan dan masyarakat untuk sosialisasi Pemilu 2009. Alokasi dana sosialisasi Rp 100 juta dari KPU pusat difokuskan untuk empat macam kegiatan.

Ketua Divisi Sosialisasi KPU Jabar Sanusi Uwes, Senin (9/2) di Bandung, menjelaskan, saat ini KPU bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jabar, universitas, serta kelompok keagamaan untuk melakukan sosialisasi. Diharapkan organisasi kemasyarakatan lainnya bisa mendukung KPU Jabar.

Anggota KPU Jabar pun, lanjut Uwes, aktif menghadiri undangan seminar atau diskusi di kampus. Organisasi kemahasiswaan dirangkul untuk menggelar diskusi dan kajian mengenai pemilu. Kegiatan itu sekaligus untuk menyosialisasikan Pemilu di kalangan pemuda dan mahasiswa.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menginstruksikan kepada semua pimpinan dinas di Jabar agar turut menyosialisasikan pemilu. Upaya itu, antara lain, diwujudkan dengan memasang spanduk atau menyebarkan stiker.

Dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin di Wates, Ketua KPU Kabupaten Kolon Progo Siti Ghoniyatun meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) rajin bertemu warga. Ini adalah bagian dari sosialisasi pemilu.

”Sudah tak ada lagi waktu untuk bersantai. PPK dan KPU harus terus mendidik pemilih agar bisa memanfaatkan hak pilih secara tepat dan benar,” kata Siti.

Sosialisasi mencontreng

Secara terpisah, anggota KPU Jawa Tengah yang membidangi divisi sosialisasi, data pemilih, dan pendidikan pemilih, Andreas Pandiangan, menilai, sosialisasi paling rawan dan tak mudah adalah penyebaran penandaan mencontreng. Mencontreng yang benar adalah hanya tepat dalam kotak dan tarikan garis sudut tak terlalu panjang melebihi kotak.

Kotak di samping nama caleg hanya berdiameter satu sentimeter, ketebalan kertas surat suara kisaran 80 gram juga sangat rawan tekanan bolpoin. Pemilih yang tidak hati-hati akan mudah membuat lubang saat mencontreng akibat tekanan bolpoin.

Ketua KPU Jateng Ida Budhiati mengakui, mendesaknya sosialisasi ke masyarakat membuat KPU melimpahkan wewenang untuk konsolidasi internal setiap PPS dan PPK kepada KPU kabupaten dan kota.

Ketua KPU Kota Semarang M Hakim Junaidi menjelaskan pula, dalam sosialisasi KPU lebih menekankan penandaan cara mencontreng. Boleh tidaknya pemilih mencoblos atau menyilang baru wacana dan belum disampaikan ke pemilih.

Sebaliknya, sejumlah warga di Kabupaten Banyumas, Jateng, Senin, mengaku belum memahami cara mencontreng pada surat suara. Bahkan, ada pula yang mengaku pemilu sekarang masih memakai cara coblos. ”Dari dulu pemilu kan coblos. Sekarang, ya coblos lagi. Kalau diubah, nanti saya bingung, apalagi untuk orang tua yang biasa coblos,” kata Budi Sulistiono, pedagang martabak di Purwokerto, Banyumas.

Direm, petani di Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden, Banyumas, mengaku, hingga saat ini di desanya belum pernah diadakan sosialisasi cara pemungutan suara pemilu. ”Saya hanya dengar jika pemungutan suara sekarang pakai tanda centang. Tetapi seperti apa bentuknya, saya juga tidak paham,” katanya.

Anggota KPU Kabupaten Purbalingga, Jateng, Sudarman, menuturkan, belum cairnya dana operasional pemilu membuat PPK di Purbalingga belum dapat bekerja optimal. Sosialisasi dan langkah pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) desa pun terkendala.

Kota Solo, Jateng, akan menggelar sosialisasi pemilu paling cepat pekan depan. KPU baru akan koordinasi dengan PPK. (han/ang/who/mdn/ rek/eki/yop)