Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tak Penuhi Syarat Dapat Gelar Dr HC

Kompas.com - 05/02/2009, 21:06 WIB

BANDUNG, KAMIS — Usulan pemberian Doktor HC kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus menuai protes dari alumni Institut Teknologi Bandung. Wimar Witoelar, salah satu alumni ITB, misalnya, mengatakan, ia sangat tidak setuju jika gelar HC diberikan kepada PresidenYudhoyono.

"ITB selama ini sangat selektif. SBY tidak memenuhi syarat," ucapnya singkat. Namun, ia mempersilakan ITB jika tetap bersikeras memberikannya. "Kalau pimpinan (ITB) itu mau menyia-nyiakan kehormatannya, terserah saja," ucapnya saat dihubungi di Bandung, Kamis (5/2) malam.

Sementara itu, Fadjroel Rachman mengatakan, akan lebih baik dan juga terlihat bijaksana apabila SBY menolak saja anugerah gelar kehormatan ini, sementara ITB menunda pemberiannya. "Kalau memang betul menghargai, berikanlah saat SBY tidak menjabat. Jika diberikan sekarang, itu patut dicurigai. Ini sangat tidak baik untuk keilmuan," ucap mantan aktivis mahasiswa ITB ini.

Publik, ucapnya, patut curiga dengan pemberian Doktor HC kepada Presiden Yudhoyono dari ITB sebab tidak ada relevansi prestasi atau keilmuan yang dihasilkan Yudhoyono dengan ITB. "Saya melihatnya, ini cacat politik dan akademis. Kondisi akan berbeda jika yang dianugerahi itu seorang Habibie atau Onno W Purbo. Padahal, yang namanya gelar HC itu semestinya diberikan kepada orang-orang yang tepat, tidak perlu diragukan lagi," ucapnya.

Rektor ITB Djoko Santoso mengatakan, pemberian anugerah doktor kehormatan kepada PresidenYudhoyono sengaja dilakukan bertepatan dengan Dies Emas (50 tahun) ITB dan 89 tahun pendidikan teknologi di Indonesia pada 2 Maret mendatang. Momentum ini sangatlah tepat dijadikan kesempatan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang istimewa yang dianggap telah ikut memajukan teknologi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com