Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Belum Terima Undangan ITB

Kompas.com - 03/02/2009, 21:57 WIB

JAKARTA, SELASA — Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa mengaku, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini belum menerima undangan resmi pemberian gelar Doktor Honoris Causa dari pihak senat Institut Teknologi Bandung (ITB). "Sampai saat ini belum ada suratnya," kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Selasa (3/2).

Meski memastikan Kepala Negara belum menerima surat undangan dari ITB, Hatta mengatakan, dirinya sempat menerima pengajuan pemberian gelar Doktor Honoris Causa dari pihak ITB. "Kepada saya memang sudah mengajukan," katanya.

Menurut Hatta, pengajuan gelar Doktor Honoris Causa di ITB kepada Presiden Yudhoyono sendiri melalui proses yang sangat ketat. Untuk evaluasi saja membutuhkan minimal tiga tahun.

Hatta yang juga menjabat Ketua Alumni ITB ini mengemukakan, dirinya sendiri bahkan tidak terlibat dalam penentuan gelar Doktor Honoris Causa. "Saya bukan timnya. Mana saya tahu. ITB itu sudah memiliki sistem sendiri. Senat dan guru-guru besar membahas itu, dan itu sudah dibahas tiga tahun lalu," urainya.

Hatta menambahkan, sebagai alumni ITB, dirinya justru respek dan menghormati keputusan almamater yang memberi gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden Yudhoyono. "Apa pun keputusan almamater saya, ITB, saya hormat dan respek karena mereka melakukan suatu analisis itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa, apalagi dunia akademik itu kumpulan profesor-profesor," sergahnya seraya mempertanyakan alumni ITB mana yang menggugat gelar Doktor Honoris Causa kepada SBY.

Menyangkut bidang apa yang menjadi bidikan ITB dalam gelar Doktor Honoris Causa, Hatta justru enggan menjawab, dan memilih tersenyum lebar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com