Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Siapkan 100 Pengacara

Kompas.com - 08/01/2009, 19:24 WIB

JAKARTA, KAMIS — Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli sudah bisa menebak bahwa ia akan ditetapkan sebagai tersangka terkait ditahannya Ferry Juliantono sebagai dalang aksi kerusuhan massa saat menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, tahun lalu. Rizal Ramli, yang kini menjadi salah satu rival Presiden SBY dalam pertarungan Pilpres 2009 mendatang, menyatakan siap melayani gugatan hukum terkait sikap resmi Mabes Polri yang sudah menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Hal ini diungkapkan Addi Massardi, mantan jubir Gus Dur yang kini menjadi jubir capres Rizal Ramli, kepada Persda Network, Kamis (8/1). Ia mengatakan, para pengacara atau tim hukum yang pro kepada perubahan sudah menyatakan siap mendampingi Rizal Ramli.

"Kemungkinan beliau akan didampingi oleh 100 (anggota) tim kuasa hukum dalam meladeni gugatan hukum pemerintah ini. Bagi kami, ini adalah cara pemerintah dalam menjegal Rizal Ramli untuk maju sebagai calon presiden mendatang," kata Adi Massardi.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Adi Massardi memastikan Rizal Ramli tak akan mundur dalam pencalonanya sebagai capres. Bahkan, ia mengakui, sudah beberapa partai yang menyatakan kesediaan, melakukan pembicaraan, siap mendukung Rizal Ramli sebagai pengganti Presiden SBY sebagai pemimpin baru setelah Pilpres mendatang.

"Saat ini Rizal Ramli tercatat sebagai capres dari Partai Bintang Reformasi. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) juga sudah resmi mengusung, sementara PNBK, PKNU, PPI juga sudah melakukan penjajakan kepada kami. Jadi, penetapan tersangka terhadap Rizal Ramli hanya bagian untuk menakut-nakuti partai-partai yang sudah menyatakan kesediaannya memberikan dukungan di pemilu presiden mendatang, " jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com