PDI-P dan Demokrat Desak Dirut Pertamina Mundur

JAKARTA, RABU — Direktur Pertamina Ari Sumarno disarankan untuk mengundurkan diri bila merasa tak mampu lagi bertugas melayani masyarakat dalam mendapatkan BBM. Jajaran di elite Pertamina dinilai sudah selayaknya direformasi.

Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mengatakan, bila teguran Presiden SBY terhadap Pertamina tak juga diindahkan, para petinggi Pertamina, termasuk Dirut Ari Sumarno haru diganti. Selama ini, Pertamina selalu yang menyebabkan masalah sehingga rakyat sulit untuk mendapatkan BBM.

"Pertamina acap kali tidak cekatan dalam melaksanakan tugas. Berkali-kali juga terjadi kelangkaan BBM dan elpiji, kinerja yang ditunjukkan memang tidak baik. Oleh karena itu, jika masih tidak mampu melayani masyarakat, lebih baik diganti saja (Dirut Pertamina) dengan yang lebih mampu dan mau bekerja keras," tegas Anas Urbaningrum di Jakarta, Rabu (7/1).

Ia menegaskan, Pertamina tidak boleh main-main dengan kepentingan rakyat. "Oleh karena itu, kalau Dirut Pertamina memang tidak memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat, silahkan minggir saja," cetusnya.

Reformasi total

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan, kinerja para petinggi di Pertamina tidak memuaskan dan tak mampu bekerja sehingga menyebabkan pasokan BBM kepada rakyat tersendat. Tjahjo Kumolo mengungkapkan, reformasi di internal Pertamina sudah saatnya dilakukan melihat buruknya kinerja yang ditunjukkan sekarang ini. Satu hal yang paling menjadi alasan mendasar adalah Pertamina tak mampu berbuat maksimal, di beberapa daerah masih ada kelangkaan BBM.

"Reformasi birokrasi dan kinerja pemerintah harus total menyeluruh, harus dijadikan prioritas utama karena masalah kelangkaan BBM adalah hal yang vital, menyangkut hajat hidup semua aspek," tandas Tjahjo Kumolo.

Ia juga menyatakan bahwa seharusnya Pemerintah SBY berani menetapkan harga BBM Rp 3.800 untuk jenis premium saat ini. "Ini sudah plus 10 persen sebagaimana keterangan Menkeu bahwa BBM sudah tidak disubsidi lagi. Masak pemerintah mau ambil untung dari rakyat?" Tjahjo Kumolo mempertanyakan.

Tjahjo Kumolo kemudian mempertegas lagi, saat ini SPBU sudah tak berani menyimpan BBM dengan jumlah yang banyak. Menurutnya, bila asumsinya BBM bisa diolah di dalam negeri, maka harganya bisa dibawah Rp 3.800.

"Jadi, harusnya Pertamina sebagai pemerintah harus memperhatikan hal ini, bukannya hanya untuk mengambil keuntungan saja," kata Tjahjo Kumolo.