Pemerintah Harus Bergegas Atasi PHK

Perusahaan yang juga sudah mengumumkan PHK adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atas 1.000 karyawan dan 1.000 karyawan lainnya dirumahkan. Pasalnya, perusahaan bubur kayu dan kertas itu mengalami kekurangan pasokan bahan baku, selain juga terkena imbas krisis keuangan global. Selain sejumlah tenaga kerja Indonesia, sekitar 35 pekerja asing juga terkena kebijakan tersebut. Hingga akhir pekan lalu RAPP mempekerjakan sekitar 4.000 karyawan.

Kalau di total, berapa jumlah pekerja yang sudah kena PHK? Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, setiap anggota Apindo telah mem-PHK mulai dari 800 hingga ribuan buruh. Pemecatan besar-besaran terjadi di industri tekstil, garmen, perkebunan dan konstruksi. “Sekarang kami bekerja dengan karyawan tetap, yang kontrak sudah di-PHK,” kata Sofjan, Rabu.

Sebagian besar anggota Apindo juga mengaku sudah tak sanggup lagi memberikan berbagai macam tunjangan dan bonus bagi buruh. Itu sebabnya, Sofjan berharap pemerintah segera mengatasi masalah yang membelit para pengusaha yang terpaksa mengurangi produksi lantaran pembeli luar negeri khususnya Amerika dan Eropa memangkas permintaan.

Pernyataan Sofjan tak berbeda jauh dengan catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). API memprediksi sudah 10% dari sekitar 2,1 juta orang yang kehilangan pekerjaan di industri tekstil. "Krisis sudah nyata terjadi. Mau tak mau kami harus mengurangi karyawan," ujar Sekretaris Jenderal API Ernovian G Ismy.

Kalau pernyataan pengusaha itu benar, angka PHK itu sungguh sangat berbeda dengan angka PHK versi pemerintah. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK baru mencapai belasan ribu saja.

Dari permohonan PHK untuk 23.927 buruh, ada 17.418 buruh yang resmi kena PHK per 5 Desember 2008 lalu. Sedangkan yang berstatus dirumahkan ada 6.597 pekerja dari rencana 19.091 pegawai.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan gelombang PHK di perusahaan yang berorientasi ekspor terjadi lantaran negara-negara yang menjadi target penjualan produk Indonesia sedang membatasi ekspor. Menurut Kalla, PHK di Indonesia tak sebesar India maupun China. "Jadi memang ada PHK tapi tidak sebesar apa yang terjadi di negara industri seperti China dan India," kata Kalla.

Boleh saja Kalla mengatakan PHK di Indonesia rendah. Hanya saja, sekecil apapun PHK, tetap saja meniadakan pendapatan keluarga si pekerja. Itu sebabnya, gubernur di daerah-daerah juga harus tanggap merespons PHK ini.