Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gara-gara Nomor Urut, Dua Caleg Berkelahi

Kompas.com - 10/09/2008, 13:57 WIB

JAKARTA, RABU — Beginilah kualitas politisi kita. Gara-gara saling tuding soal pengaturan nomor urut calon anggota legislatif (caleg), anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djoko Edhi Abdurrahman terlibat perkelahian dengaan Bahrudin Dahlan.

Bahrudin yang kecewa dengan nomor urut pencalegan kemudian menuding adanya jual beli nomor di PPP. Bahkan, ia menuding mantan kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini menjadi caleg PPP, Djoko Edhi, sebagai "makelar" nomor urut caleg PPP.

Akibat tuduhan tersebut, keduanya berseteru dan Djoko Edhi sempat memukul Bahrudin. Karena tidak terima, Bahrudin melaporkan Djoko Edhi ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Djoko Edhi pun melaporkan Bahrudin dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Menanggapi perseteruan itu, Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, tindakan Djoko Edhi terhadap Bahrudin disebabkan Djoko Edhi emosi dan marah dengan tuduhan yang dilontarkan Bahrudin. Namun, ia berharap persoalan di antara keduanya bisa segera diselesaikan. Menurut Irgan, Bahrudin Dahlan merupakan anggota Departemen Hukum dan Pembelaan DPP PPP. "Kabarnya memang dia mau keluar dari PPP, tetapi sampai sekarang belum ada surat resmi pengunduran dirinya," katanya di Jakarta, Rabu (10/9).

Irgan Chairul Mahfiz membantah tudingan tentang adanya jual beli nomor urut bakal caleg di partainya. "Tuduhan ini terlalu sumir dan tidak punya bukti-bukti yang jelas, asal tuding dan hanya melontarkan isu. Tetapi tudingan ini berdampak terhadap nama baik PPP," katanya.

Menurut Irgan, mekanisme penetapan caleg PPP menjadi kewenangan lembaga "Lajnah Penetapan Caleg", yang terdiri atas lima orang, yakni Ketua Umum, Sekjen, Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Politik, dan Ketua Bidang Organisasi. Dia menjelaskan, caleg PPP pada intinya bersumber dari kader partai, ditambah tokoh-tokoh nonstruktural partai yang dianggap bisa mendongkrak suara PPP, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, olahraga, pemuda, dan artis.

"Ini sumber caleg kita, kemudian nama-nama itu digodok siapa dan di mana ditempatkan. Penempatan nomor urutnya kita sesuaikan dengan loyalitas, kapasitas, dan integritasnya. Jadi, ada ukuran masing-masing berdasarkan skala prioritas dan dilakukan secara proporsional," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com