Komcad Jangan Picu Konflik Horizontal

Jakarta, Kompas - Pemerintah dan DPR diminta menunda proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan setidaknya hingga masa pemerintahan dan DPR baru pascapemilihan umum tahun 2009 terbentuk.

Penundaan itu perlu untuk menghindari kemungkinan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (RUU Komcad) dilakukan terburu-buru, apalagi mengingat pemilu dan pemilihan presiden tahun 2009 tinggal menunggu hitungan bulan saja.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, Jumat (29/8), meyakini proses pembahasan RUU tidak akan efisien mengingat pikiran dan konsentrasi semua pihak, terutama legislatif dan partai politik, akan lebih terfokus ke masalah bagaimana bisa memenangi pemilu.

”Padahal, ada banyak hal harus dipastikan ada terlebih dahulu sebelum RUU Komcad dibahas dan disahkan. Misalnya, apakah ada pasal yang menjamin Komcad hanya dipakai untuk isu-isu pertahanan, dalam konteks membantu TNI, dan bukan untuk menangani masalah keamanan yang menjadi tugas kepolisian,” ujar Ikrar.

Menurut Ikrar, kebutuhan Komcad sebagai alat pertahanan, selain Komponen Utama (TNI), diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. RUU Komcad disusun dan digodok di Departemen Pertahanan.

Perlu diingat, isu pertahanan terkait upaya mempertahankan wilayah dan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan RI dari serangan luar atau negara lain. Isu keamanan lebih terkait masalah internal atau dalam negeri.

”Kalau sampai TNI mengerahkan Komcad untuk menangani konflik-konflik internal dalam negeri atau terkait isu-isu keamanan, hal itu sama artinya dengan mengadu domba antarmasyarakat. Komcad malah bisa menjadi ’tameng manusia’,” ujar Ikrar.

Dihubungi secara terpisah, Rusdi Marpaung dari Imparsial mengaku heran jika dalam kondisi keuangan negara yang minim seperti sekarang pemerintah terkesan ngotot mengajukan RUU pembentukan Komcad.

Dengan kondisi serba minim anggaran itu saja pemerintah, tambah Rusdi, tidak mampu meningkatkan kesiapan persenjataan TNI sebagai komponen utama pertahanan. (DWA)