Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu 2009 Lahirkan Generasi Politisi Baru

Kompas.com - 27/08/2008, 20:53 WIB

JAKARTA,RABU - Di tengah-tengah pandangan buram tentang masa depan Indonesia, masyarakat kemudian sering memandang Pemilu 2009 menjadi sesuatu yang juga tak punya arti penting. Namun, sejatinya Pemilu 2009 bisa menjadi batu loncatan arah negara ini pasca-2015. Karenanya, Pemilu 2009 sebenarnya sangat istimewa.

Mantan Kepala Litbang Kompas Daniel Dhakidae mengatakan bila ditinjau dari segi politik nasional, Pemilu 2009 merupakan the end of a political generation, sehingga parpol dan masyarakat jangan lagi melihat Pemilu ke depan hanya sebagai pesta politik, melainkan lebih kepada persiapan generasi baru pasca-2015.

"Akan mulai suatu generasi politik yang hampir sama sekali baru. Artinya, bahwa semua aktivis dan politisi atau dalam bentuk apapun perannya dalam Orde Baru akan lewat waktunya dan menyerahkan tonggak itu ke generasi berikutnya," ujar Daniel dalam acara Kompas Political Gathering di Gedung Bentara Budaya Jakarta, Rabu (27/8).

Namun, Daniel menekankan bahwa perubahan ini bukan berarti soal tua muda dalam hal umur biologis. Generasi muda yang dimaksud adalah generasi politik yang memiliki political sensibility dalam kapabilitas politiknya.

"Artinya bagaimana menangkap aspirasi rakyat dan mengkonversikannya dalam kepentingan yang berpihak pada publik. Oleh karena itu, saya tidak harus klaim sekarang perlu yang berumur 40, tokoh muda dan sebagainya," ujar Daniel.

Menurut peneliti senior itu, masa pasca-2015 akan lebih menarik karena pada masa itu akan habislah generasi-generasi yang memperoleh pengalaman politik pada masa kemerdekaan. Mereka yang memperoleh pengalaman politik dalam masa Soekarno dan Soeharto tetap ada, tetapi dengan kesadaran politik yang semakin memudar.

"Dengan demikian ada suatu generasi yang sama sekali baru yang akan memimpin Indonesia pada masa depan yang sudah sepantasnya dipersiapkan matang dari sekarang," tandas Daniel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com