Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar: Apa Mau Golkar Dukung Mega?

Kompas.com - 27/08/2008, 11:59 WIB

JAKARTA, RABU-Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan Partai Golkar dan PDI Perjuangan sulit berkoalisi sebelum Pemilu Legislatif 2009. "Apa mau Golkar mendukung Megawati yang telah dicalonkan PDI-P apalagi Golkar menang Pemilu 2004. Dari perhitungan politik sulit berkoalisi," katanya menjawab wartawan di Jakarta, Rabu (27/8).

Akbar mengungkapkan bahwa penjajakan koalisi bisa dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2009 ketika sudah dapat diketahui peta kekuatan partai politik dalam mendulang suara rakyat. "Setelah Pemilu relatif lebih mudah mengatur koalisinya," kata mantan Ketua DPR RI ini.

Ia mengatakan, dari "platform" dan visi politik tak ada masalah bagi Partai Golkar dan PDIP untuk berkoalisi karena kedua partai itu memiliki lebih banyak persamaan dibanding perbedaan. Akbar menegaskan bahwa koalisi dalam politik merupakan hal yang wajar untuk menggalang kekuatan.

Wacana koalisi Golkar dengan PDI-P mengemuka dalam acara Silaturahmi Dewan Penasihat (Wanhat) Partai Golkar hari Senin lalu. Acara ini dihadiri Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla serta pengurus DPP Golkar lainnya, seperti Wakil Ketua Umum Agung Laksono, Ketua DPP Golkar Theo Sambuaga dan Priyo Budi Santoso. Tokoh PDI Perjuangan yang hadir, yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas, Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua DPP PDI Perjuangan Panda Nababan dan Maruarar Sirait.

Di era Akbar Tandjung, Golkar memberikan dukungan kepada capres PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dalam Pemilu Presiden 2004 putaran kedua. Sebelumnya, Golkar dan PDI-P juga bekerjasama di parlemen mendukung pemerintahan Presiden Megawati waktu itu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com