Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Kampanye Pemilu Tak Boleh Diwarnai Black Campaign

Kompas.com - 15/08/2008, 09:47 WIB

JAKARTA, JUMAT — Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/8), Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan bahwa menjelang Pemilu 2009 kondisi politik yang kondusif harus dipertahankan. Tahapan kampanye yang panjang sejak 12 Juli lalu diharapkan memberikan makna signifikan bagi proses pendidikan politik. Salah satu bagian yang dicetak tebal adalah memperingatkan agar kampanye tak diwarnai dengan black campaign.

"Kita berharap bahwa kampanye harus dilakukan secara bermartabat, dengan menyampaikan visi, misi, dan program partai bagi kemajuan Indonesia ke depan. Kampanye tidak boleh diwarnai black campaign, harus mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan tetap menjaga suasana yang kondusif," demikian Agung dalam pidatonya.

Dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang lebih banyak dibandingkan tahun 2004, diharapkan gairah demokrasi yang tumbuh pada era reformasi ini dapat terus meningkatkan kualitas dan berada dalam koridor NKRI. Selain itu, para elite juga diharapkan matang dalam menggerakkan mesin partainya masing-masing. Hal ini dipandang penting untuk memperkuat iklim demokrasi yang sedang berkembang. Melalui iklim keterbukaan dan partisipasi publik yang semakin dibuka ruang geraknya, maka sistem penyelenggaraan negara dan perangkat infrastruktur politik di tingkat masyarakat madani diharapkan akan dapat tetap terjaga perkembangannya.

Di awal pidatonya, Agung menyampaikan bahwa Dewan sudah menerima beberapa surat masuk, di antaranya surat Presiden tentang calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), surat Presiden tentang calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN), dan juga surat Presiden tentang penyampaian RUU Tipikor. "RUU ini sudah lama dinantikan oleh DPR untuk segera dilakukan pembahasan. Atas surat-surat tersebut, Dewan akan memprosesnya sesuai mekanisme dan peraturan tata tertib," kata Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com