Kontras: Tidak Ada Celah Bagi Muchdi PR

Kompas.com - 14/08/2008, 21:19 WIB
Editor

JAKARTA, KAMIS - Koordinator Komisi untuk Orang-Orang Hilang (Kontras) Usman Hamid menilai kalau dilihat dari sisi hukum tidak ada lagi celah dakwaan terhadap Muchdi Pr, tersangka kasus pembunuhan Munir. Berdasar BAP Kepolisian, Muchdi PR dikenakan pasal 34 juncto 55 ayat 1 butir kedua UU KUHP dengan ancaman maksimal hukuman seumur hidup.

"Bantahan-bantahan yang diungkapkan Muchdi sebelumnya tidak bisa dipertahankan lagi, kalau pun ia bertahan justru akan memperberat dirinya," ujar Usman di kantor Komnnas HAM, Jl Latuharhary, Jakarta, Kamis (14/8). Tapi ia mengungkapkan, kemungkinan pengaburan perkara masih mungkin bila memang ternyata Kejaksaan salah memilih komposisi sepuluh jaksa yang menangani perkara ini.

Usman juga mengatakan, kesaksian mantan Kepala BIN Hendropriyono juga perlu diminta terkait pengusutan kasus tersebut. Hedropriyono perlu dihadirkan terkait bukti surat permintaan dari institusi yang diduga dari BIN untuk PT Garuda yang isinya menugaskan Pollycarpus berangkat ke Singapura. Ia menambahkan kehadirannya untuk mengetahui atas dasar apa surat itu dibuat.

"Surat dari As'ad, Wakil Kepala BIN yang satu level di bawah Kepala BIN itu menempatkan dia sebagai jembatan ke arah pelaku sebenarnya. Bisa saja dia tak mengetahui bahwa surat itu digunakan untuk melakukan tindakan pembunuhan," kata Usman.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Nasional
Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Nasional
Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Nasional
Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Nasional
Presiden Jokowi Cek Kesiapan 'New Normal' di Masjid Istana

Presiden Jokowi Cek Kesiapan "New Normal" di Masjid Istana

Nasional
YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

Nasional
PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Nasional
Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X