Partai Beda, Cerai Dipilih

Kompas.com - 15/07/2008, 15:21 WIB
Editor

JAKARTA, SELASA - Dirjen Bimas Islam Prof Nasarudin Umar mengatakan, angka perceraian karena perbedaan politik atau partai dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pemilu dan pilkada) cenderung naik dari tahun ke tahun. "Ini harus diwaspadai karena dapat mengganggu keutuhan dan kelanjutan masa depan bangsa," katanya dalam pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Selasa (15/7).

Ia mengatakan, yang terbaik adalah mengamankan jaring-jaring keluarga. Perceraian akibat pemilu karena berlatar belakang pandangan harus dihindari. Karena itu ia mengimbau kepada umat Muslim agar menghindari adanya perbedaan yang dapat menjurus pada perceraian. "Urusan politik adalah urusan sesaat, sementara urusan keluarga adalah urusan seumur hidup, bahkan sampai akhirat," kata Dirjen Bimas Islam.
    
Dalam pertemuan tersebut ia juga kembali mengungkap bahwa perceraian di Indonesia cenderung meningkat. Ketika tampil sebagai pembicara dalam Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan Tingkat Nasional, Nasaruddin Umar juga menyebutkan bahwa gejolak yang mengancam kehidupan struktur keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini. "Setiap tahun ada dua juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangan bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga," jelasnya.

Islam dengan tegas menyatakan dalam Al Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

"Dalam Al Quran, 80 persen ayat membicarakan tentang penguatan bangunan rumah tangga, hanya sebagian kecil yang membicarakan masalah penguatan negara, bangsa, apalagi masyarakat sebab keluarga adalah sendi dasar terciptanya masyarakat yang ideal, mana mungkin negara dibangun di atas bangunan keluarga yang berantakan, " ujarnya.

Ia menegaskan, apabila angka perceraian di masyarakat terus meningkat, itu menjadi bukti kegagalan dari kerja Badan Penasehat Pembinaan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4). Ia juga menjelaskan, pada kasus perceraian suami-istri ternyata jumlah istri yang menggugat cerai suaminya makin meningkat. Hal ini merupakan fenomena baru di enam kota besar di Indonesia, terbesar adalah di Surabaya. 

Menurut data, di Jakarta dari 5.193 kasus, sebanyak 3.105 (60 persen) kasus adalah istri menggugat cerai suami, dan sebaliknya suami gugat cerai istri 1.462 kasus. Di Surabaya, dari 48.374 kasus sebanyak 27.805 (80 persen) kasus adalah kasus istri gugat cerai suami, sementara suami gugat cerai istri mencapai 17.728 kasus. Di Bandung, dari 30.900 kasus perceraian sebanyak 15.139 (60 persen) adalah kasus istri gugat cerai suami dan suami gugat cerai istri sebanyak 13.415 kasus.

Selanjutnya, di Medan dari 3.244 kasus sebanyak 1.967 (70 persen) kasus adalah istri gugat cerai suami dan suami gugat cerai istri hanya 811 kasus. Di Makassar dari 4.723 kasus sebanyak 3.081 (75 persen) kasus adalah istri menggugat cerai suami, dan suami gugat cerai istri hanya 1.093 kasus. Di Semarang, dari 39.082 kasus sebanyak 23.653 (70 persen) adalah istri gugat cerai suami dan suami gugat cerai isteri hanya 12.694 kasus.

Menurut Dirjen Bimas Islam Prof Dr Nasaruddin Umar, penyebab perceraian tersebut antara lain karena ketidakharmonisan rumah tangga (46.723 kasus), faktor ekonomi (24.252 kasus), krisis keluarga (4.916), cemburu (4.708 kasus), poligami (879), kawin paksa (1.692), kawin bawah umur (284), dan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (916). "Suami atau istri dihukum lalu kawin lagi 153 kasus, cacat biologis (tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis) 581 kasus, perbedaan politik 157 kasus, gangguan pihak keluarga 9. 071 kasus, dan tidak ada lagi kecocokan (selingkuh) sebanyak 54. 138 kasus," katanya. 

Tingginya permintaan gugat cerai istri terhadap suami tersebut diduga karena kaum perempuan merasa mempunyai hak yang sama dengan lelaki, atau akibat globalisasi sekarang ini, atau kaum perempuan sudah kebablasan. "Kesadaran atau kebablasan, itulah antara lain yang menjadi perhatian kita semua sebagai umat beragama," kata Nasaruddin mengomentari kecenderungan kasus perceraian ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Nasional
Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Nasional
DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.