Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah 51 Anggota Panitia Angket BBM

Kompas.com - 01/07/2008, 16:44 WIB

JAKARTA, SELASA - Sidang Paripurna DPR, Selasa (1/7), akhirnya menetapkan 51 anggota Tim Panitia Angket DPR tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Ke-51 orang tersebut diusulkan oleh 10 fraksi di DPR. Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, Ketua Panitia Angket akan ditentukan pada Jumat.

Dari daftar nama anggota, beberapa fraksi langsung mengajukan ketua fraksi dan sekretaris fraksinya. Anggota DPR asal Fraksi Kebangkitan Bangsa, Abdullah Azwar Anas, mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa ada persoalan penting dalam angket BBM. Anas, termasuk satu dari lima nama yang diajukan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa untuk masuk dalam formasi Panitia Angket BBM.

Inilah nama-nama anggota panitia angket BBM tersebut: Fraksi Partai Golkar (12 orang): Priyo Budi Santoso, Airlangga Hartarto, Syamsul Bahri, Mahadi Sinambela, Azhar Romli, Hafidz Zawawi, Budi Harsono, Kahar Muzakir, Zainudin Amali, Taufiq Hidayat, Victor Bungtilu Laiskodat, dan Setya Novanto.

Fraksi PDIP (10 orang): Sonny Keraf, Zainal Arifin, Bambang Wuryanto, Yasona H Laoly, Ganjar Pranowo, Eva Kusuma Sundari, Nadrah Izahari, Theodorus Jakob Koekerits, dan Irmadi Lubis.

Fraksi Partai Demokrat (5 orang): Sarief Hasan, Sutan Bhatoegana, EE Mangindaan, Max Sopacua, dan Benny K Harman. Fraksi PPP (5 orang) : Suharso Monoarfa, HBT Achda, Maiyasyak Johan, Efiyardi Asda, dan Hadimulyo.

Fraksi PAN (5 orang): Zulkifli Hasan, Muhammad Nadjib, Tjatur Sapto Edy, Dradjad H Wibowo, dan Asman Abnur.

Fraksi PKB (5 orang): Misbah Hidayat, Effendy Choirie, Abdullah Azwar Anas, Anna Muawanah, dan Choirul Saleh Rasyid. Fraksi PKS (4 orang): Mahfudz Siddiq, Zulkieflimansyah, Rama Pratama, dan Aboe Bakar Al-Habsy.

Fraksi BPD (2 orang) : Rapiuddin Hamarung, dan Nizar Dahlan.  Fraksi PBR (1 orang) : Bahran Andang. Fraksi PDS (1 orang) : Carol Daniel Kadang(ING)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com