Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril: Belum Ada Kemungkinan Dukung SBY-JK Lagi

Kompas.com - 24/06/2008, 21:12 WIB

JAKARTA, SELASA - Partai Bulan Bintang (PBB) belum berpikir untuk mendukung kembali duet SBY-JK pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, seperti yang mereka lakukan pada Pemilu 2004. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Syura PBB, Yusril Ihza Mahendra di sela-sela acara rapat koordinasi fungsional majelis syura dan majelis pertimbangan wilayah PBB se-Indonesia di Hotel Sofyan Jakarta, Selasa (24/6).

"Sampai sekarang belum ada kemungkinan untuk mendukung SBY-JK lagi. Malahan PBB sudah punya calon sendiri. Kita juga belajar dari pengalaman masa lalu pada Pemilu 2004 saat koalisi," ujar Yusril kepada wartawan.

Yusril tidak menjelaskan detail pelajaran apa yang diambil dari koalisi pada Pemilu 2004 silam. Ia hanya menegaskan, soal pencalonan presiden dari PBB menjadi salah satu bahasan Rakor bertemakan Ciptakan Kebersamaan Menuju Sukses Pemilu 2009 itu.

Hanya, Yusril tidak memungkiri bahwa ada gelombang kuat dari internal partai untuk mengusung calon presiden dari internal PBB. Yusril sendiri mengaku siap jika dirinya yang kemudian dipilih.

Namun, sambung mantan Mensesneg ini, PBB masih akan melihat dulu pencapaian suara partai pada Pemilu legislatif 2009. Jika mencukupi, menurut Yusril, PBB akan mengajukan capres dari internal partai. "Kalau kita cukup kuat, yah kita jalan sendiri. Dan kalau dari segi kesiapan, saya siap-siap saja. Maju terus," sambung suami Rika Tolentino Kato ini.

Baru, jika PBB gagal mencapai suara yang signifikan, partai yang sempat berniat merubah nama menjadi partai bintang bulan ini akan melakukan koalisi dengan partai lain. "Tapi, yah dilihat dulu, kita dapat apa dari koalisi," ucap Yusril.

Sementara soal Cawapres, pemeran Laksamana Cheng Ho dalam film Admiral Cheng Ho ini menegaskan bahwa PBB tidak mematok harus berasal dari partai internal. "Untuk masalah pasangan capres akan ditentukan setelah pemilu legislatif. Apapun platform partainya tidak jadi soal," sambung dia.
(Persda Network/had)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com