Syamsul Arifin Dilantik Menjadi Gubernur

MEDAN, SENIN - Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013 oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Senin (16/6). Mardiyanto meminta kepada pasangan ini agar memberi dukungan dan mengambil langkah maksimal dalam penegakan hukum dan peniadaan korupsi, khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah daerah.

Pelantikan Syamsul-Gatot dilakukan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut). Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe yang juga menjadi salah satu kandidat gubernur Sumut.

Kecuali Tritamtomo, semua kandidat gubernur Sumut lainnya yakni RE Siahaan dan Ali Umri ikut menghadiri pelantikan tersebut. Pelantikan juga dihadiri sejumlah pejabat seperti Meneg BUMN Sofyan Djalil, Menkop dan UKM Suryadarma Ali, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud hingga Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin

Wahab sebelum menutup sidang paripurna sempat berujar, untuk kandidat gubernur Sumut lain, termasuk dirinya, bahwa mereka hanya tertunda kemenangannya. Spontan ucapan ini membuat seluruh hadirin yang memenuhi ruang sidang paripurna tertawa dan bertepuk tangan.

Menurut Mendagri, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih dalam menjalankan amanahnya selama lima tahun ke depan, harus memperhatikan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberi dukungan maksimal terhadap upaya peniadaan korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

"Saya berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan hal-hal seperti mengelola keuangan daerah yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Gubernur dan Wakil Gubernur juga harus memberi dukungan dan mengambil langkah maksimal dalam penegakan hukum dan upaya peniadaan korupsi," katanya.

Mardiyanto mengapresiasi pemilihan kepala daerah Sumut yang berjalan lancar dan tertib. Secara khusus, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengungkapkan, Sumut telah memberi kontribusi penting bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia. Sumut yang terdiri dari multi etnis, adat dan agama hendaknya dapat tercipta harmoni keberagaman dalam tata kehidupan sehari-hari. Sehingga tindak kekerasan dan pemaksaan kehendak harus diakhiri, dan kembali kepada adat dan budaya di Sumatera Utara yang menjunjung tinggi sportivitas, keterbukaan dan toleran, katanya.

Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, dalam waktu dekat, dia bersama Gubernur akan melakukan konsolidasi internal membenahi birokrasi. Menurut dia, salah satu langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam waktu dekat adalah menata kembali profesionalisme pejabat.

"Ini kan sesuai amanah Mendagri untuk mengedepankan transparansi pengelolaan anggaran. Tentunya ini dibutuhkan pejabat yang profesional," ujar Gatot. Dia mengungkapkan, pejabat struktural akan diangkat melalui proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.

Namun dia mengatakan, belum akan ada mutasi maupun pergantian pejabat dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini belum akan ada pergantian pejabat. "Saya pribadi masih belum memikirkan hal tersebut," katanya.

Ditanya soal langkah kongkret Pemprov Sumut meniadakan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, Gatot mengungkapkan hal tersebut masih harus dibicarakan dengan Gubernur. Tentu langkah-langkah apa yang akan diambil masih harus dibicarakan dengan Gubernur, katanya.