Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Konsultasi dengan Hasyim Muzadi

Kompas.com - 13/06/2008, 19:20 WIB

JAKARTA, JUMAT - Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Jumat (13/6) di Gedung PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut berlangsung sejak pukul 15.00 hingga 18.30 WIB.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Erman Suparno, Ahmad Niam Salim dan Fathan Subkhi. Pertemuan tersebut, kata Muhaimin, dilakukan untuk berkonsultasi dengan Hasyim mengenai perkembangan PKB."Hanya mengkonsultasikan seluruh perkembangan PKB, menceritakan hasil putusan PN. Kitakan lagi menjalin hubungan baik dengan NU, supaya produktif dan melakukan koordinasi mengenai program fraksi dengan PBNU," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin, saat akan meninggalkan Gedung PBNU.

Ia menyangkal bahwa pertemuannya dalam rangka meminta Hasyim memfasilitasi islahnya dengan Gus Dur. "Nggak, nggak ada itu. Kalau mau ketemu ya ketemu aja (dengan Gus Dur)," kata dia.

Cak Imin juga menanggapi tudingan yang mengatakan bahwa hasil putusan PN Jaksel yang memenangkan gugatannya karena adanya desakan dari dua menteri yang berada di kubu Cak Imin. "Itu tudingan yang mengada-ada," ujarnya.

Sementara itu, Erman Suparno saat ditanyakan hal serupa enggan memberikan komentarnya. "Sudah...Sudah, saya tidak mau berkomentar soal itu. Nanti salah," kata Erman.

Langkah selanjutnya, PKB akan mendatangi Depkumham untuk mendaftarkan Sekjennya Lukman Eddy yang dinyatakan hakim pemberhentiannya tidak sah. Oleh karena itu, Lukman Eddy yang juga Menteri PDT itu dinyatakan masih sah sebagai Sekjen PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com