Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Geram Dianggap Tak Punya Program Antikemiskinan

Kompas.com - 10/06/2008, 22:26 WIB

JAKARTA, SELASA - Tudingan sejumlah pihak yang menyatakan pemerintah SBY-JK tak mengantongi kebijakan dan strategi program untuk mengatasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan membuat telinga Presiden Yudhoyono memerah.

Bertempat di SME'sCo Promotion Centre, Jakarta, Selasa (10/6), tanpa menyebut nama sang penuding, mantan Menko Polhukam era Megawati Soekarnoputri ini membeberkan segudang kebijakan dan strategi program kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di hadapan tujuh ratus peserta lokakarya nasional bertajuk Memantapkan Pola Linkage Bank-LKM Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUR Mikro.

"Ada sebagian yang mengatakan, pemerintah tak punya strategi dan kebijakan. Saya kira ya tidak. Tentu kita punya kebijakan, strategi program. Dan sesungguhnya pemerintah telah menetapkan strategi untuk penanggulangan kemisknan dan peningkatan kesejahteraan," kata Presiden Yudhoyono saat memberikan pidato pembukaan lokakarya yang digelar Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia (Komnas PKMI).

Menurut Kepala Negara, beberapa bulan setelah menerima amanah selaku Presiden RI, dirinya telah mempromosikan tiga cara dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang membengkak besar. "Tahun 2004, setelah saya mengemban tugas saya tetapkan pembangunan ekonomi yang kita lakukan harus dapat meningkatkan pertumbuhan. Karena itu ekonomi harus pro growth, pro job, dan pro poor," ujarnya.

Pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 lalu ini menegaskan, pembangunan ekonomi yang berbasis ketiga hal ini dilakukan sepanjang waktu. "Ada krisis atau tidak kita lakukan pembangunan ekonomi. Kalau ekonomi terus tumbuh dan pertumbuhan itu didistribusikan secara adil, pada gilirannya kemiskinan akan redup dan pengangguran berkurang," paparnya.

Kendati memastikan tiga landasan dalam membangun ekonomi di Indonesia digalakkan, Presiden Yudhoyono tak menampik bila ada masalah dalam program tersebut. Untuk itu, dia pun menggunakan strategi tambahan dengan program khusus untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan falsafah berupa ikan, kail dan perahu.

"Ada saudara kita yang sangat tidak berdaya, bahkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, apalagi dalam keadaan krisis di daerah bencana. Karena itu, mereka kita berikan bantuan langsung yang kita sebut cluster bantuan dan perlindungan sosial," tandasnya.

Dalam program tambahan ini, menantu Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), Komandan RPKAD ini memberikan contoh program berupa pengobatan gratis, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beras untuk gakin, dan BLT bersyarat. "Semua ini adalah ikan, dan negara wajib atas nama konstitusi untuk membantu mereka yang masih tergolong miskin. Insya Allah nanti tidak miskin secara bertahap," sergahnya.

Setelah memberikan ikan, Presiden Yudhoyono membeberkan bahwa pemerintah juga memberikan kail kepada masyarakat. "Kita tahu masyarakat yang sudah bisa diberdayakan tentu tidak elok kalau kita kasih ikan terus. Karena itu, kita kasih kail agar dia bisa lebih berdaya. Program kail ini misalkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri untuk kecamatan dan desa," ungkapnya.

Dengan menyuntikkan dana senilai Rp 2-3 miliar setiap tahun, empat ribu kecamatan akan mempunyai kesempatan untuk membangun kemampuan desa dan kecamatan dalam menggenjot ekonomi dan kegiatan sosial menurut karakteristik lokal atau daerah.

"Selepas ini, barulah kita kasih perahu untuk berlayar, mencari tempat-tempat ikan. Dan perahu di sini diibaratkan berupa program pengembangan usaha yang kita sebut dengan Kredit Usaha Rakyat," tandasnya.

Untuk menyukseskan ini, SBY berharap kepala daerah untuk bersinergi dan bekerja sama dengan segenap masyarakat sehingga angka pengangguran dan kemiskinan melorot. "Program ini harus berhasil, dan tidak boleh salah satu macet. Bila berjalan, dalam waktu 5, 10, dan 15 tahun ke depan, kesejahteraan meningkat, kemiskinan dan pengangguran berkurang," sergahnya. (Persda Network/Ade Mayasanto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com