Munarman: Saya Tidak Akan Lari

NAMA Munarman tentu tak asing lagi bagi wartawan di Jakarta. Apalagi, bagi para kuli tinta yang biasa meliput di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Sebelum menjadi Komandan Brigade Pemburu Koruptor (BPK) dan Panglima Komandan Laksar Indonesia, yang ditetapkan polisi sebagai buron karen mendalangi penyerangan di Monas, Minggu (1/6) lalu, Munarman adalah pendekar hukum dan hak-hak sipil.

Munarman, pria kelahiran Palembang Sumatera Selatan, adalah mantan Koordinator Komita untuk Orang Hilang dan Tindak kekerasan (KontraS) di Aceh tahun 1999, kemudian Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Munarman kemudian mengundurkan diri dari YLBHI dengan dalih tak sepaham lagi dengan Ketua Dewan Penyantun YLBHI Adnan Buyung Nasution. Sejak itu, Munarman, tak pernah lagi sambangi LBH, bahkan untuk sekadar ngobrol-ngobrol dengan wartawan setelah itu.

Kini, Munarman seakan 'menghilang' setelah Polri resmi menetapkan, dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron. Praktis, pascainsiden penyerangan aktivis Laskar Komando Islam dan Front Pembela Islam (FPI) terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), Minggu (1/6), Munarman lebih banyak menghabiskan waktu di kediaman Ketua FPI, Habib Rizieq.

Hingga Selasa (3/6), Munarman masih mudah ditemui, bahkan sempat menggelar jumpa pers, terkait beredarnya foto yang dimuat di beberapa media, tentang ulahnya mencekik salah seorang anggota FPI yang semula dipublikasikan anggota AKKBBB.

Setelah desakan publik semakin kuat terhadap polisi agar menangkap aktivis penyerangan itu, Selasa siang, Munarman yang mengaku sebagai Panglima Komando Laskar Islam yang menyerang massa AKKBB, bak menghilang ditelan bumi. keberadaannya tak diketahui. Telepon genggamnya pun tak dapat dihubunginya lagi hingga sekarang.

Namun Eko, teman dekat Munarman sempat menelepon dan berbincang-bincang beberapa saat. Kepada Persda Network. Eko menuturkan Munarman tak akan mengingkari janjinya untuk mau bertanggung jawab atas insiden pada Minggu (1/6) siang lalu.

"Saya tidak akan lari. Saya hanya minta kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan SKB, melarang aliran Ahmadiyah yang jelas-jelas sudah bertentangan dengan Islam. Teman-teman tentu tahu siapa sikap saya," kata Eko menirukan perkataan Munarman.

Munarman memang dikenal sebagai orang yang berpendirian tegas, tak mudah berubah. Bila
pendiriannya sudah dirasa benar dan sudah diyakini, Munarman pantang untuk merubah pendirian. Salah satu contohnya adalah saat dirinya hengkang sebagai Ketua Dewan Pengurus YLBHI yang berkantor di Jalan Mendut, Jakarta Pusat dengan berbagai argumentasi ketika itu.

Eko, teman baik Munarman mengaku sudah tidak tahu lagi keberadaan Munarman sekarang. Namun, dalam percakapannya dengan Munarman, Eko seolah mendapat kesan, bila rekannya itu memegang teguh sekaligus menuntut janji kepada pemerintah. Tak ada yang lain diinginkan Munarman, Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 menteri terkait larangan Ahmadiyah dikeluarkan oleh pemerintah.

"Kalau SKB itu sudah keluar, barulah saya akan menyerahkan diri. Saya akan bertanggung jawab," kata Eko sambil mengingat ingat perkataan Munarman yang dikenal berwatak keras ini.

Tahun lalu, saat berbincang-bincang terkait keinginan pembubaran ormas Islam, Munarman paling keras menentang. Ketika itu, Munarman mengatakan, keinginan itu diinginkan oleh pihak- pihak tertentu saja.

"Isu pembubaran ormas itu ditujukan kepada FPI, MMI dan HTI. Saya mengingatkan sebagai negara yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, tidak dibenarkan untuk membubarkan organisasi atas masukan beberapa kelompok yang mempunyai kepentingan. Pemerintah seharusnya dapat mengklarifikasi terlebih dahulu apakah suatu kelompok layak dibubarkan atau tidak," kata Munarman ketika itu.

"GAM saja, yang nyata-nyata telah melakukan perlawanan dapat diajak berunding untuk mewujudkan suatu perjanjian damai, apalagi ormas Islam seperti FPI yang hanya mengoreksi pekerjaan aparat penegak hukum yang tidak beres," kata Munarman lantang saat menjawab pertanyaan wartawan dalam acara Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan bertema "FBR, FPI vs LSM Komparador" di Jakarta, Senin (19/6), tahun lalu di Jakarta. (Persda Network/Rachmat Hidayat)