Para Kades Ancam Tak Urusi BLT

GRESIK, SELASA - Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Gresik (Pakpres), Jawa Timur Selasa (3/6) melakukan dengar pendapat dengan anggota DPRD Gresik. Mereka menuntut pemerintah melakukan verikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan langsung tunai (BLT) 2008 sebelum BLT dicairkan ke masyarakat. Mereka mengancam memboikot pencairan dana BLT dengan cara lepas tangan segala urusan BLT bila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Ketua Pakpres Gresik Samari mengatakan verifikasi dan pemutakhiran data sangat penting agar BLT bisa tepat sasaran. Data yang digunakan pemerintah adalah data Badan Pusat Sstatistik (BPS) 2005 padahal kenyataannya sudah terjadi banyak perubahan di masyarakat termasuk pindah domisili, meninggal atau perubahan tingkat ekonomi. Para kepala desa khawatir bila tidak ada verifikasi BLT tidak tepat sasaran dan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Dalam dengar pendapat para kepala desa ditemui anggota DPRD Gresik diantaranya M Hamim Mubham dan Ahmad Uripo Ghufron. Pertemua juga dihadiri perwakilan dari BPS Gresik M Lutfi dan perwakilan dari Badan Perencana Pembangunan Daerah Gresik Tri Sunu.

Kepala desa mengeluhkan pemerintah tidak pernah melibatkan kepala desa dalam tahapan BLT, padahal kepala desalah yang paling tahu dan memahami kondisi riil masyarakatnya. Oleh karena itu verifikasi ulang dan pemutakhiran data perlu melibatkan kepala desa. "Jika tuntutan kami untuk pemutakhiran data penerima BLT tidak ditindaklanjuti. Kami akan lepas tangan dengan dari semua persoalan BLT," kata Samari.

DPRD Gresik berjanji akan memperjuangkan tuntutan kepala desa. Pembagian BLT di Gresik rencananya akan dilaksanakan akhir Juni. Jumlah keluarga miskin penerima BLT di Gresik menurut BPS sebanyak 57.386 orang.