Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumita Tobing Merancang Korupsi dari Iklan

Kompas.com - 27/05/2008, 23:43 WIB

JAKARTA, SELASA - Niat mantan Direktur Utama TVRI Sumita Tobing untuk melakukan korupsi nampaknya sudah direncanakan secara sestematis sejak dari awal. Hal ini dapat dilihat dari proses pengumuman lelang di media massa. Ia dan panitia lelang tidak mengumumkan lelang pengadaan alat-alat produksi dan suku cadang TVRI ini secara terbuka.

Menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mabes Polri, Brigjen Jose Rizal, Sumita Tobing berkolusi dengan Koran Republika. Pada tanggal 7 November 2002 ia memesan pasang iklan di Koran Republika pada halaman delapan. Namun mantan Direktur SCTV ini minta dicetak secara khusus dan tidak
diedarkan ke masyarakat.

"Jadi di Koran Republika Edisi 7 November 2002 pada halaman delapan, keluar dua edisi. Edisi yang beredar di masyarakat luas, terpasang iklan Haji Umroh. Tapi ada lagi edisi yang dicetak secara khusus berisi pengumuman lelang pengadaan alat-alat produksi dan suku cadang untuk Perjan TVRI," jelas Jose Rizal.

Bareskrim Mabes Polri memiliki dua bukti dua edisi yang berbeda ini. Semua materinya beritanya sampai lay out sama. Yang membedakan hanya iklan yang terpasang, yang satu iklan Haji Umroh dan yang satu iklan lelang TVRI. Edisi yang ada iklan lelang pengadaan barang di TVRI itu hanya dicetak 50 eksemplar.

"Ini modus yang sengaja dirancang oleh tersangka agar pengumuman lelang itu tidak diketahui oleh masyarakat luas. Sementara pesanan cetak edisi khusus ini untuk bukti bahwa lelang yang digelarnya itu sah karena sudah diumumkan secara luas melalui media massa," ungkapnya.

Dengan menggunakan modus ini, tidak akan ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lelang. Perusahaan lain tidak tahu kalau ada lelang pekerjaan dari TVRI. Tersangka kemudian menggandeng PT Lilir Kaman Guna milik Linda Rita untuk mengajukan penawaran dengan harga yang sudah di-mark up.

"Dari bukti-bukti yang kita temukan, menunjukkan tersangka sudah merancang korupsi ini dari sejak pemasangan iklan. Ia juga menunjuk panitia lelang yang di luar kewenangannya untuk memuluskan rencananya untuk korupsi," ujar Jose Rizal. (Persda Network/sugiyarto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com