Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Max Moein Terancam Recall

Kompas.com - 23/05/2008, 17:47 WIB

JAKARTA, JUMAT-Salah seorang Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, menyatakan akan memberikan sanksi kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR/MPR RI Max Moein bila terbukti melakukan perbuatan asusila.

Pernyataan ini, menanggapi beredarnya foto Max Moein bersama seorang wanita yang kini sudah beredar luas di internet maupun di beberapa media. Politisi PDI Perjuangan yang kerap disapa Bang Ara ini menyatakan kembali, sebelum menjatuhkan sanksi, PDIP akan mengklarifikasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.

"Tentu, sanksi tegas akan dikenakan kepada yang bersangkutan. Sanksi terberatnya bisa saja akan dilakukan recall. Akan tetapi, kita akan klarifikasi kebenaran soal foto itu," kata Bang Ara kepada para wartawan usai menjadi dialog pro kontra kenaikan BBM di DPR, Jumat (23/5).

Ketua DPR Agung Laksono yang dikonrifmasi mengenai hal ini  mengaku belum melihat secara langsung beredarnya foto syur anggota Komisi XI DPR, Max Moein, bersama seorang wanita yang kini sudah banyak beredar di internet. Agung, ditemui usai shalat Jumat (23/5) tidak berani berkomentar apa-apa terkait foto tersebut. "Saya belum lihat dan belum bisa berkomentar apa-apa. Sekarang ini situasi politik memang sudah makin panas," tegas Agung Laksono.
 
Dari penelusuran di gedung DPR, mantan salah seorang staf anggota DPR yang ditemui menjelaskan wanita yang beroto bersama Max Moein itu bernama Dian. Namun, wanita yang dimaksud sudah tidak bekerja lagi sebagai staf di DPR. Ada juga kabar yang menyatakan wanita tersebut bernama Desi.
 
"Dia sekarang melanjutkan kuliah di Prancis dan sudah beberapa tahun yang lalu tidak lagi bekerja sebagai salah seoran staf anggota DPR lagi. Ngakunya sih kuliah, saya tidak tahu apa benar kuliah atau nggak. Saya cuma sekedar kenal saja dan tidak terlalu dekat," katanya.
 
Sumber di DPR yang lain menuturkan, wanita yang berfoto bersama dengan Max Moein itu sebelum melanjutkan kuliah di Perancis, sempat menjadi staf salah seorang anggota F-KB DPR, Nursjahbani Katjasungkana.(Persda Network/Rachmat Hidayat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com