Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Tidak Akan Rangkap Menko Perekonomian

Kompas.com - 07/04/2008, 11:31 WIB

Laporan wartawan Kompas Suhartono

YOGYAKARTA, SENIN-  Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Senin (7/4), menegaskan bahwa dirinya secara struktural tidak bisa merangkap jabatan sebagai Menko Perekonomian yang akan ditinggalkan oleh Boediono, jika dalam waktu dekat ini ditetapkan sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI).

Penegasan Wapres Kalla itu disampaikan menjawab pers, dalam penerbangan dari Yogyakarta menuju Jakarta, seusai mengakhiri kunjungan kerjanya dengan berkeliling di sejumlah kabupaten di Pulau Jawa, Senin siang. "Tidak bisa saya merangkap itu (menko perekonomian). Tidak boleh, " tandas Wapres Kalla.

Menurut Wapres, kalaupun jabatan itu nantinya kosong, tugas dan tanggung jawabnya itu akan dijalankan bersama-sama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dirinya. Wapres juga tidak menegaskan apakah memang posisi Menko Perekonomian akan tetap dibiarkan kosong jika sekiranya Boediono disetujui DPR untuk menjadi Gubernur BI yang baru menggantikan Burhanuddin Abdullah, yang akan berakhir masa jabatannya pada 17 Mei mendatang.

Usulan agar Wapres merangkap juga sebagai Menko Perekonomian sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi seusai diterima Wapres Kalla beberapa waktu lalu setelah Presiden mengusulkan Boediono sebagai calon Gubernur BI. Alasan Sofyan, selain tidak akan menimbulkan keributan antar partai politik akibat berebut posisi Menko Perekonomian, juga karena akan lebih efisien dan tidak mengeluarkan anggaran untuk posisi yang baru. Selain itu, selama ini Wapres Kalla juga sudah mengoordinasikan sejumlah menteri di bidang ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com