Presiden Sedih Mendengar Penyelundupan Minyak Kelapa Sawit

Laporan wartawan Kompas Suhartono

JAKARTA, SENIN- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kesedihannya seelah mendengar laporan anak buahnya tentang adanya penyelundupan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) baru-baru ini.

Untuk mencegah terjadinya tindakan ilegal tersebut, Presiden mengundang para pengusaha swasta yang bergerak di bidang eskpor CPO untuk duduk mersama mengatasi penyelundupan tersebut. Para menteri juga diminta mengatasi agar tidak terulang kembali.

Hal itu dilontarkan Presiden Yudhoyono saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapinas) Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) 2008 di Jakarta Convention Centre (JCC), Senin (31/3). Dalam acara itu hadir di antaranhya Menko Perekonomian Boediono dan Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Menteri Perindutrian Fahmi Idris dan Ketua Kadin MS Hidayat.

"Saya mendapat laporan adanya penyelundupan CPO di tengah-tengah naiknya harga CPO dunia. Saya sedih mendengarnya. Mari kita duduk dan membicarakan bersama untuk mengatasi hal ini," tandas Presiden Yudhoyono.

Menurut Presiden, terkait kebijakan CPO, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah baik bagi pengusaha terkait maupun untuk masyarakat yang terbebani dengan adanya kenaikan harga minyak goreng akibat naiknya harga CPO di luar negeri.

"Pemerintah sudah meningkatkan subsidi pangan dengan instrumen APBN, yaitu termasuk meningkatkan daya beli masyarakat agar tetap terpelihara dengan naiknya harga CPO dunia," tambah Presiden. Bagi pengusaha CPO, Presiden Yudhoyono menambahkan, pemerintah sudah duduk bersama pada tahun lalu untuk mengantisipasi kenaikan harga CPO dunia.

"Kita duduk bersama dan solusinya, pemerintah tidak mengenakan pajak eskpor (PE) dulu, akan tetapi dengan distribusi CPO ke masyarakat. Namun, itu juga tidak jalan. Pemeirntah kemudian mengenakan PE, lalu diminta duduk bersama lagi," jelas Presiden.

Selanjutnya, kata Presiden, pemerintah akhirnya melakukan stabilisasi harga untuk mengurangi tekanan kepada pengusaha akibat pengenaan PE CPO dan pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, belakangan ia mendengar adanya penyelundupan CPO.