Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Muhaimin Terus Melawan

Kompas.com - 31/03/2008, 03:20 WIB

JAKARTA, SENIN - Meski Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menegaskan pemecatan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sudah final karena sudah diputuskan pleno DPP, kubu Muhaimin belum menerima. Muhaimin menyatakan menolak mundur dari posisi Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB.

Penolakan Muhaimin itu diungkapkan Wakil Sekjen PKB, Helmy Faisal Zaini dan Ketua DPP PKB Kardi Karding, di Jakarta, Minggu (30/3) sore. Keduanya adalah peserta rapata pleno DPP PKB yang melengserkan Muhaimin, Rabu (26/3) malam silam.

Helmy Faisal mengatakan, setidaknya ada empat alasan mengapa Muhaimin yang keponakan Gus Dur, bersikeras mempertahankan jabatannya di partai berlogo bola dunia dan sembilan bintang itu.

Alasan pertama adalah jumlah kepengurusan yang hadir dalam rapat pleno pengurusan pekan lalu. Pertama, rapat yang digelar tadi malam adalah bukan rapat pleno . "Itu tidak bisa dikatakan rapat pleno karena jumlah pengurus adalah 62. Artinya, minimal 40 pengurus harus hadir dalam rapat. Tapi ini cuma 30 pengurus," ujar Helmy Faisal kepada wartawan kemarin.

Alasan kedua, lanjut Helmy, dalam rapat tersebut tidak bisa dibuktikan kesalahan Muhaimin yang membuatnya dipaksa mencopot jabatannya. Apalagi, lanjut dia, rapat tersebut hanya meminta Muhaimin mengundurkan diri dan permintaan pengunduran itu tidak di jawab  Muhaimin hingga sekarang. "Yang keempat, mekanisme pencopotan, pengunduran, dan penonaktifan itu hanya bisa lewat Muktamar Luar Biasa (MLB)," kata Helmy.

Helmy menambahkan, rapat pleno yang melengserkan Muhaimin itu penuh dengan nuansa intrik. Ia mengaku heran intrik tersebut jelas kelihatan dengan sudah adanya surat pernyataan untuk minta pengunduran diri. "Tidak itu saja, surat suara untuk voting dan kotak suara juga telah disiapkan. Ini sudah didesain," ujar dia.

Oleh karena itu, kata dia, Muhaimin akan memberikan perlawan terhadap intrik-intrik jahat yang merusak PKB. Namun, Helmy buru-buru menekankan bahwa sikap menolak mundur dan akan memberikan perlawanan terhadap intrik jahat itu bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap Gus Dur. "Mas Muhaimin tidak akan melakukan perlawanan terhadap Gus Dur. Namun, Mas Muhaimin akan melawan anasir-anasir jahat yang masuk melalui pengurus PKB berinisial S ke Yenny (Yenny Wahid, Sekjen PKB)," tegas Helmy.

Sementara Karding menyatakan bahwa sesuai dengan AD/ART partai, baik secara de jure maupun de facto, sampai detik ini, Muhaimin tetap sah sebagai pemimpin PKB. Sebab, kata dia, dalam AD/ART, yang berhak memberhentikan atau me-recall anggota PKB adalah Muktamar. Jika darurat, maka bisa digelar Muktamar Luar Biasa (MLB).

"Pada Pasal 40 Anggaran Dasar disebutkan ada 3 alasan MLB, pertama apabila terdapat keadaan yang dinilai bisa mengancam partai, pemberhentian tetap ketum dewan syuro atau dewan tanfidz serta pengisian lowongan antar waktu," jelas Karding.

Sementara Gus Dur meminta kepada masyarakat tidak percaya adanya berita yang menyebutkan, bahwa keponakannya, Muhaimin Iskandar didukung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB. Apalagi, adanya kabar yang menyebutkan mayoritas DPC dan DPW itu mendukung Muhaimin. Hal itu disampaikan Gus Dur dalam keterangan tertulisnya lewat pesan singkat yang diterima Persdanetwork, Minggu (30/3).

"Mengikuti pendapat-pendapat yang dikemukakan Muhaimin Iskandar, dengan ini diminta tidak hanya percaya saja kepada sejumlah orang yang menyampaikan kepadanya bahwa mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten/kotamadya dan DPW PKB pada tingkat provinsi mendukung dia dalam sebuah Muktamar Luar Biasa," tulis Gus Dur.

"Sebenarnya, hanya ada tujuh buah DPC dan DPW yang akan mendukung dia. Sedangkan lebih dari 400 peserta Muktamar Luar Biasa mendukung Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB. Karena itu, jangan gegabah dengan menerima begitu saja laporan-laporan orang yang memiliki tujuan sendiri," lanjut Gus Dur dalam pesan singkatnya tersebut.(persdanet work/had/ yat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com