Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Pastikan Tak Akan Mundur

Kompas.com - 28/03/2008, 17:07 WIB

JAKARTA, JUMAT - Tepat pukul 16.30 WIB, Jumat (28/3), Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan sikapnya. Ia tidak akan mundur dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB sampai akhir masa jabatannya habis tahun 2010 sesuai dengan mandat Muktamar II PKB Semarang.

Pernyataan tersebut disampaikannya melalui sebuah rilis. Namun, dalam rilis tersebut tidak terdapat tanda tangan Muhaimin dan tertuang dalam kertas yang tak berkop PKB. Hal ini sempat menimbulkan tanda tangan di kalangan wartawan, apakah pernyataan resmi dari Muhaimin.

Menjawab pertanyaan ini, Ketua DPP PKB Ahmad Ni'am Salim yang menyampaikannya di hadapan wartawan memastikan bahwa pernyataan yang dibacakannya merupakan pernyataan resmi Muhaimin. "Ini pernyataan resmi Pak Muhaimin. Saya hanya membacakan dan menyampaikan," kata Ahmad Ni'am Salim di Press Room DPR.

Dalam rilis itu disebutkan, penolakan mundur ini didasarkan atas pertimbangan bahwa keputusan yang memintanya mundur sangat bertentangan dengan AD/ART PKB yang hanya mengenal pemberhentian pengurus yang dipilih melalui Muktamar hanya bisa diberhentikan melalui muktamar, bukan rapat pleno.

"Artinya, secara prosedural keputusan tersebut cacat hukum. Alasan yang digunakan untuk meminta A. Muhaimin Iskandar mundur yakni menggalang dukungan MLB untuk melengserkan Gus Dur dari Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB dan menggantikan beliau dengan KH. Hasyim Muzadi sepenuhnya adalah fitnah yang keji," demikian Ni'am saat membacakan rilis tersebut.

Secara substantif atau material, masih dibacakan Ni'am, keputusan rapat pleno dianggap cacat hukum dan cacat moral. Muhaimin juga menyerukan kepada seluruh pengurus dan kader PKB untuk menggelar istighosah dan memperbanyak istighfar agar persoalan yang sedang terjadi di internal PKB sekarang ini segera terselesaikan dengan baik dan membawa kemaslahatan umat.

Saat ditanya mengapa Muhaimin tidak hadir sendiri untuk membacakannya, Ni'am hanya menjawab bahwa ia lah yang diutus untuk menyampaikannya. "Mengapa tidak ada tanda tangan dan tidak pada kertas berkop?," tanya wartawan."Itu hanya masalah teknis," jawab Ni'am.

"Untuk memastikan, bagaimana kalau Bapak menelepon Cak Imin dan diperdengarkan kepada kita untuk memastikan bahwa itu memang pernyataan resmi beliau," lanjut wartawan."Nanti kalau saya yang telepon, Anda tidak percaya dikira itu bukan suara dia. Jadi Anda saja yang telepon," jawab Ni'am lagi.

Saat ditanya apakah ini merupakan bentuk perlawanan Muhaimin terhadap perintah Gus Dur, Ni'am menyatakan Muhaimin tak akan melawan Gus Dur. "Kita justru ingin memenangkan Gus Dur pada Pemilu 2009. Yang kita inginkan adalah menghadapi anasir-anasir jahat yang berusaha membawa PKB ke jurang kehancuran," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com