Komnas HAM Isyaratkan Pangggil Try Sutrisno

JAKARTA, SENIN-Satu persatu pejabat militer yang dianggap tahu peristiwa Talangsari, dipanggil oleh Komnas HAM untuk dimintai keterangan. Setelah Rabu (27/2) lalu, mantan Pangkopkamtib Soedomo dipanggil, kemarin giliran mantan Korem, Hendropriyono yang dipanggil. Meski, Hendropriyono akhirnya tidak datang karena kabarnya masih berada di Kanada.

Komnas HAM masih akan terus melakukan panggilan. Dalam waktu dekat, mereka mengisyaratkan akan memanggil Try Soetrisno yang waktu itu menjabat sebagai Panglima ABRI untuk juga dimintai keterangan terkait peristiwa Talangsari.

"Pokoknya yang kami anggap mengetahui tentang peristiwa itu, akan kami panggil karena kami sangat butuh keterangan dari mereka. Termasuk Try Soetrisno," ujar Kabul Supriyadhie, wakil tim komisioner Komnas HAM untuk kasus Talangsari, saat ditemui di kantor KomnasHAM, Jakarta, Senin (3/3).

Sebelumnya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid menegaskan bahwa meski peristiwa Talangsari seolah-olah terjadi karena adanya kebijakan di tingkat lokal, tetapi harus ditelusuri kebenarannya oleh KomnasHAM. Menurutnya, KomnasHAM juga harus meminta keterangan dari pejabat yang berada di tingkat pusat waktu itu semisal Panglima ABRI, atau panglima Kodam.

"Itu kan pejabat-pejabat yang sebetulnya sangat penting dimintai keterangan oleh KomnasHAM. Karena itu, saya kira juga perlu untuk meminta keterangan dari Try Soetrisno selaku panglima ABRI waktu itu. Apakah panglima ABRI mengetahui peristiwa itu, atau juga menerima laporan tentang itu," ujar Usman Hamid, saat datang langsung ke kantor Komnas HAM, Jakarta, untuk mengikuti pemeriksaan terhadap mantan Korem, Hendropriyono yang ternyata batal karena tidak datang, Senin (3/3).

Dikatakan Usman, kemungkinannya bisa saja, peristiwa saat itu dilaporkan ke tingkat atas.  Menurutnya, kejadiannya terjadi karena kebijakan pihak lokal, tapi peristiwa setelah peristiwa semisal pemenjaraan, penanahan sampai diadili di tingkat pengadilan, bisa jadi adalah kebijakan yang diketahui pihak atas. "Tapi semua itu kan bergantung dari pemeriksaan Komnas HAM kepada pejabat-pejabat militer yang lain yang nanti akan dimintai keterangan," lanjut dia.

Karena itu, Usman menyarankan agar Komnas HAM mampu menjalin komunikasi yang positif dengan TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Selain itu juga perlu melihat pentingnya kerjasama dengan badan intelijen yang berwenang saat itu seperti Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin) Badan Intelijen ABRI (BIA), dan Badan Intelijen Strategis (Bais). "Saya berharap Komnas HAM bisa membangun hubungan komunikasi positif dengan TNI, Bais atau Bia dan BIN atau Bakin," pungkas dia.(Persda Network/Hadi Santoso)