Pemerintah Bangun Terminal Kayu

JAKARTA, SELASA - Untuk mencegah terjadinya pembalakan liar dan mengantisipasi terjadinya kesulitan kebutuhan bahan baku kayu bagi pasokan industri furnitur dan kerajinan nasional, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mendukung penuh dan mendorong dibangunnya terminal-terminal kayu di berbagai daerah.

Tahun ini diharapkan berdirinya terminal kayu di Kendal, Jawa Tengah dan Gresik, Jawa Timur. Adapun tahun depan diharapkan berdirinya terminal kayu di Bitung, Sulawesi Utara. Pengelolaan terminal kayu itu selanjutnya akan dikelola oleh Departemen Perindustrian, pemerintah daerah setempat dan pemerintah di mana bahan baku kayu diperoleh serta kepolisian di tiap daerah.

Hal ini disampaikan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dalam keterangan pers, seusai mendampingi Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), seusai bertemu Wapres Kalla, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/2) petang. Hadir dalam keterangan itu Ketua Asmindo Ambar Tjahyono beserta pengurus lainnya.

"Wapres Kalla mendukung penuh rencana ini dan justru mendorong agar terminal kayu secepatnya bisa dioperasikan. Ini untuk mencegah terjadinya illegal loging, mengantisipasi kelangkaan dan sulitnya pasokan kayu, yang pernah terjadi beberapa tahun ini," ujar Fahmi. Menurut Fahmi, rencananya akan ada beberapa lokasi yang dijadikan terminal kayu yakni Kendal (Jateng), Gresik (Jatim) dan Bitung (Sulawesi Utara).

Menurut Fahmi, persiapan pembangunan terminal kayu tersebut, hingga kini terus dilaksanakan pemerintah daerah. Departemen Perindustrian bekerjasama dengan pemda-pemda untuk pembangunan terminal kayu tersebut. Untuk satu lokasi terminal kayu diperlukan lahan seluas 1.000 hektare. ¨Kita harapkan terminal kayu terletak di kawasan pelabuhan,¨tambah Fahmi.

Fahmi menyatakan, bahwa terminal kayu tersebut akan menampung kayu-kayu utuh legal yang berasal dari beberapa daerah lain di sekitar kawasan jalur terminal kayu tersebut. Dari terminal, kayu-kayu olahan tersebut akan didistribusikan ke sentra-sentra kerajinan dan industri furnitur nasional yang membutuhkan. 

"Pengelolaan terminal kayu itu di antaranya oleh pemda di mana lokasi terminal itu berada dan juga pemda di mana asal kayu itu dibawa. Tujuannya, agar tidak boleh ada monopoli peruntukan kayu hanya untuk daerahnya saja, akan tetapi untuk sentra-sentra industri lainnya," papar Fahmi.

Sebelumnya, tambah Fahmi, Wapres Kalla telah memutuskan pelarangan ekspor kayu gelondongan ke luar negeri. Namun, untuk kebutuhan di dalam negeri kayu gelondongan diperbolehkan diperjualbelikan antar pulau. Sebaliknya, ke luar negeri yang hanya bisa dieskpor adalah produksi final dari kayu yang telah dibuat kerajinan.

Pameran terbesar pertama di Indonesia