Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

MAMUJU, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah belum bisa menanggung seluruh biaya kuliah yang belakangan menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan Wapres menanggapi kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal di sejumlah perguruan tinggi yang menjadi sorotan lantaran dianggap memberatkan mahasiswa.

“Pemerintah yang menanggung seluruhnya tidak mungkin, belum bisa," kata Wapres saat ditemui usai menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Barat di Hotel Grand Maleo Mamuju, Rabu (22/5/2024).

Ma’ruf berpandangan, perlu ada pembiayaan yang proporsional agar UKT di sejumlah perguruan tinggi tidak terlalu membebani mahasiswa.

Ia pun mengingatkan bahwa menghadirkan pendidikan bagi rakyat adalah amanat konstitusi yang harus bisa dilakukan oleh negara.

Ma'ruf lantas meminta perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) untuk mencari solusi dari persoalan mahalnya biaya pendidikan tersebut.

“Perguruan tinggi juga diberi advokasi lah agar bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Jadi, perguruan tinggi juga jangan hanya (mengejar bebasnya). Kan PTNBH itu dia bebas,” kata Wapres.

“Jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum, tapi tanggung jawabnya enggak, gitu kan. Itu juga tidak fair,” kata Ma’ruf Amin.

Ma'ruf pun berpandangan perlu ada distribusi beban biaya pendidikan yang proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi.

Ia tidak ingin seluruh biaya pendidikan dibebankan kepada mahasiswa, tetapi di sisi lain pemerintah juga belum mampu menanggung seluruh biaya pendidikan tinggi.

“Menurut saya, solusinya ya dibagi ini. Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian,” kata Wapres.