Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh menuding Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang menuntutnya dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengacara Gazalba, Aldres Napitupulu dalam eksepsinya menyebut, Jaksa KPK tidak menerima pelimpahan kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung.

Menurutnya, ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

“Kami juga menyampaikan dan menguraikan keberatan mengenai kedudukan Penuntut Umum pada KPK RI yang tidak berwenang melakukan penuntutan dalam perkara ini,” kata Aldres di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

Aldres menyebut, Undang-Undang Kejaksaan itu menganut asas penuntutan yang berlaku universal seperti asas single prosecution.

Dalam asas ini, Jaksa Agung duduk sebagai penuntut umum tertinggi di suatu negara menyatakan hanya penuntut umum yang bisa melakukan penuntutan, dan penyidikan bagian dari penuntutan.

Asas lainnya adalah een en ondeelbaar dan dominus litis yang mengatur pemeliharaan kesatuan kebijakan penuntutan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya di kejaksaan.

Atas dasar asas tersebut, Aldres meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan permintaan terdakwa Gazalba Saleh.

“Menyatakan penuntutan dan surat dakwaan dalam perkara ini tidak dapat diterima,” ujar Aldres.

Aldres juga menuding penyidik dan Jaksa KPK tidak menahan Gazalba secara sah, melimpahkan ke pengadilan yang tidak berwenang, dan dakwaan yang berada di luar kewenangan penyidik dan Jaksa KPK.

Selain itu, pihaknya juga menuding dakwaan kedua Jaksa KPK yang menuduhkan dugaan penerimaan uang dan pencucian uang tidak diuraikan dengan cermat dan lengkap.

“Ketidakjelasan tersebut antara lain mengenai tindak pidana asal yang tidak pernah didakwakan baik dalam perkara ini maupun perkara lain,” tuturnya.

Dalam perkara ini, Gazalba didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 650 juta bersama pengacara asal Surabaya bernama Ahmad Riyad.

Uang itu diberikan menyangkut pengurusan perkara terdakwa kasus pengelolaan limbah B3 bernama Jawahirul Fuad.

Gazalba disebut menerima jatah Rp 18.000 dollar Singapura atau Rp 200 juta.

Dalam dakwaan keduanya, Jaksa KPK menyebut Gazalba diduga menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang hingga Rp 62,8 miliar.

Uang itu terdiri dari Rp 200 juta dari Jawahirul Fuad dan Rp 37 miliar dari terpidana Peninjauan Kembali (PK) bernama Jaffar Abdul Gaffar.

Kemudian, penerimaan uang 1.128.000 dollar Singapura atau Rp 13.367.612.160 (Rp 13,3 miliar) dan 181.100 dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 2.901.647.585, dan Rp 9.429.600.000.